![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
LAMPUNG SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah pusat membawa kabar baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program rumah subsidi kini disiapkan dengan tenor cicilan hingga 40 tahun, sehingga masyarakat dapat memiliki rumah dengan angsuran yang lebih ringan.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (PKP RI), Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (7/5/2026).
Dalam kunjungan itu, Menteri PKP didampingi Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, pada kegiatan Kredit Program Perumahan (KPP) bertajuk Kolaborasi Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang digelar di Gedung Parrona, Kecamatan Jati Agung.
Program tersebut menghadirkan kolaborasi pembiayaan perumahan melalui dukungan sejumlah lembaga, seperti Bank BTN, BP Tapera, PNM, SMF dan berbagai mitra lainnya. Masyarakat kini dapat mengakses kredit rumah subsidi dengan bunga mulai 5,59 persen per tahun.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pembangunan sektor perumahan rakyat sebagai bagian dari pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
“Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya untuk mempersiapkan kota-kota baru di sekitar Jakarta, Medan, Makassar, Manado dan berbagai daerah lainnya agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru,” ujar Maruarar.
Menurutnya, pemerintah terus memperluas kemudahan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk melalui kebijakan perpanjangan tenor kredit rumah subsidi dari 20 tahun menjadi 40 tahun.
“Presiden juga memerintahkan agar masa kredit diperpanjang menjadi 40 tahun sehingga cicilan masyarakat menjadi lebih ringan. Selain itu, BPHTB dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR di Lampung juga sudah digratiskan,” katanya.
Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk membantu masyarakat yang selama ini kesulitan memiliki rumah akibat tingginya biaya cicilan maupun administrasi.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berharap program kolaborasi pembiayaan perumahan tersebut dapat membuka akses kepemilikan rumah yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan keluarga muda.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan pengembang dalam mempercepat pemerataan hunian layak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. (Kmf)
