Petugas Dishub Tubaba Diduga Lakukan Pungli Kendaraan Berkedok Retribusi

35

TUBABA-LAMPUNG, BERITAANDA – Penarikan retribusi di Terminal Mulya Asri Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) oleh petugas dari Dinas Perhubungan (Dishub) setempat diduga pungli.

Pasalnya, lokasi tempat penarikan retribusi kendaraan yang dilakukan oleh pihak Dishub Tubaba berada cukup jauh di luar kawasan terminal tersebut.

Retribusi Terminal Mulya Asri Kabupaten Tubaba,merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat, yang dikenakan pada tiap kendaraan atas digunakanya fasilitas dalam kawasan lokasi terminal. Dalam penarikan retribusi tersebut, Dishub Tubaba bertindak selaku pelaksana pemungutan setelah ditetapkanya anggaran retribusi oleh Badan Pengelola Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPPRD) setempat.

Anggaran retribusi termasuk pula sebagai target minimal yang harus dihasilkan dari pelaksanaan pemungutan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) selaku pelaksana pemungutanya. Dan sebagai target yang harus diperoleh, anggaran retribusi Terminal Tubaba dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Kemudian proses pelaksanaan pemungutan, untuk retribusi Terminal Tubaba telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Tubaba No.5 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.

Ketentuan terkait penarikan retribusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota atau provinsi telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yakni UU No.28 tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam Pasal 131 Ayat 1 disebutkan bahwa objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf D adalah pelayanan penyediaan tempat parkit untuk Kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Sementara, pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal Mulya Asri oleh Dishub Tubaba dilakukan pada lokasi luar kawasan terminal. Disbuh Tubaba justru menugaskan beberapa personelnya secara terjadwal untuk melakukan pemungutan retribusi terminal tepat di area tugu perempatan jalan provinsi di Kelurahan Mulya Asri, Kecamatan Tulangbawang tengah, Kabupaten Tubaba.

Tindakan tersebut diduga jelas pungutan liar (pungli). Pasalnya, berbanding terbalik dengan ketentuan dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang PDRD yang menyebutkan retribusi dapat dipungut atas pelayanan dalam kawasan fasilitas yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah.

Saat dimintai tanggapan beberapa waktu lalu terkait pelaksanaan pemungut retribusi Terminal Mulya Asri di jalan area tugu persimpangan, Marwan selaku Kepala Disbuh Tubaba yang didampingi Lukman salah satu Kasi OPD tersebut justru memberi keterangan yang berindikasi kebijakan yang diduga tidak berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan pengakuan bahwa itu termasuk dalam lokasi pengawasan Terminal Mulya Asri Tubaba.

“Lokasi tempat petugas kita mungut retribusi itu masih termasuk dalam lokasi pengawasan Terminal Mulya Asri. Dan kita pungut di jalan itu karena ada beberapa hal, pertama tidak memungkinkan kendaraan masuk terminal, dan kedua kita ada target PAD, dan ketiga persimpangan itu termasuk kawasan pengawasan terminal,” ungkap Marwan dan Lukman dengan nada tegas dalam ragu dan bimbang.

Bahkan dugaan kebijakan yang melanggar paraturan perundang-undangan tersebut makin jelas ke arah praktik pungli dengan keterangan Kadishub Tubaba dan salah satu Kasinya yang mengakui bangunan di Terminal Mulya Asri Tubaba merupakan produk dari investasi pihak lain yang gagal, sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan sesuai ketentuan fasilitas terminal sebagaimana mestinya.

“Bangunan itukan ruko dari investasi orang lain yang gagal dan bukan bangunan dari pemerintah,” ungkap Marwan dan Lukman dengan gamblang. (Remi)

Bagaimana Menurut Anda