BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat peran koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal serta mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Lampung di Balai Keratun, Lantai III, Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza memaparkan potensi dan tantangan ekonomi daerah. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Lampung mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp483 triliun, menempati peringkat keempat terbesar di Sumatra. Namun, tantangan pemerataan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Pendapatan per kapita Lampung baru sekitar Rp51 juta atau peringkat ketujuh di Sumatra, sementara tingkat kemiskinan masih mencapai 10,6 persen,” ungkap Gubernur Mirza.
Menurutnya, salah satu akar masalah terletak pada belum optimalnya penguasaan tata niaga dan proses hilirisasi produk.
“Sektor pertanian dan perkebunan menyumbang sekitar 26 persen PDRB Lampung dengan nilai mencapai Rp150 triliun. Namun, dari jumlah itu, hanya sekitar 19 persen atau Rp40 triliun yang diolah di Lampung. Sisanya, lebih dari Rp100 triliun, keluar dalam bentuk komoditas mentah,” jelasnya.
Sebagai contoh, Gubernur menyoroti komoditas kopi Lampung senilai Rp15 triliun per tahun yang sebagian besar diekspor dalam bentuk green bean.
“Padahal, jika diproses atau disangrai di daerah, nilainya bisa naik hingga satu setengah kali lipat,” tegasnya.
Masalah serupa juga terjadi pada komoditas jagung, di mana fluktuasi harga saat panen kerap merugikan petani karena minimnya sarana pengeringan (dryer) di tingkat desa.
Sebagai solusi strategis, Gubernur Mirza menyebut program Koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi kerakyatan di Lampung. Menurutnya, koperasi tersebut dirancang untuk mencegah keluarnya komoditas unggulan dalam bentuk mentah dengan membangun industri pengolahan di desa. Meningkatkan daya saing dan posisi tawar desa terhadap perusahaan dan pasar. Menjadi instrumen stabilisasi harga melalui distribusi barang kebutuhan pokok seperti minyak dan gas.
“Dengan potensi jagung 3 juta ton per tahun, jika proses pengeringannya dilakukan koperasi desa dengan biaya Rp500 per kilogram, maka akan ada aliran dana sekitar Rp1,5 triliun dari kota ke desa. Investasi untuk dryer di seluruh desa Lampung diperkirakan mencapai Rp700 miliar. Dan itu baru dari jagung, belum termasuk beras, kopi, kakao, lada, dan komoditas lainnya,” paparnya.
Program Koperasi Merah Putih ini akan diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta program strategis lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyerap 30.000 tenaga kerja dan menurunkan angka kemiskinan hingga 10 persen.
Menutup sambutannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peran Dekopinwil Lampung sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kelembagaan, pengawasan, dan kapasitas koperasi.
Ia berharap Muswil kali ini menghasilkan keputusan yang mampu mendorong kemajuan organisasi, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan semangat gotong royong, inovasi, dan profesionalisme.
“Koperasi akan menjadi garda terdepan dalam memperkuat komoditas Lampung, meningkatkan nilai tambah, dan memakmurkan masyarakat. Mari wujudkan Lampung yang lebih maju melalui koperasi yang kuat, mandiri, dan menyejahterakan rakyat,” tutup Gubernur.
Dukungan terhadap penguatan koperasi di Lampung juga datang dari Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, yang membuka Muswil secara daring. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah tercepat dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pemerintah pusat, lanjutnya, menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di 80.000 desa di seluruh Indonesia, termasuk di Lampung, dapat beroperasi penuh pada Maret 2026.
Untuk itu, ia meminta dukungan seluruh pihak di Lampung dalam proses inventarisasi data dan penyediaan lahan untuk pembangunan gudang, gerai, serta sarana prasarana pendukung operasional koperasi.
“Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat kembali peran koperasi. Negara hadir untuk menata sistem, kultur, dan praktik perekonomian nasional. Kami berharap Lampung menjadi provinsi percontohan,” ujar Menteri Ferry.
Dalam Muswil yang digelar secara musyawarah mufakat tersebut, peserta secara aklamasi memilih Hipni sebagai Ketua Dekopinwil Lampung periode 2025–2030. (Katharina)
