Pemkab Tapsel Serahkan LKPD 2019 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut

239

TAPSEL-SUMUT, BERITAANDA – Bupati Syahrul M. Pasaribu menyerahkan LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran (TA) 2019 kepada BPK RI Perwakilan Provsu yang diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provsu Eydu Oktain Panjaitan, SE MM Ak, CA, CSFA.

Penyerahan dokumen yang dilaksanakan di kantor BPK RI Perwakilan Provsu, Jalan Imam Bonjol No. 22, Medan, Jumat (21/2/2020) itu, diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Tapsel bersama Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu).

LKPD ini merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dimana pemerintah daerah wajib menyampaikan LKPD paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, dalam hal ini Pemkab Tapsel telah meyampaikannya sebelum batas akhir waktu.

“Ketepatan waktu ini diharap jadi tradisi yang baik bagi ASN di lingkungan Pemkab Tapsel untuk terus bekerja keras, khususnya BPKPAD yang didukung oleh Inspektorat berikut semua OPD di dalam penyelesaian laporan keuangan yang transparan, akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” kata bupati.

Untuk itu, sambung Syahrul, dalam rangka terus melakukan penyempurnaan penyajian LKPD Kabupaten Tapsel. Atas itu pula, arahan dan bimbingan dari tim pemeriksa BPK RI, menurut bupati, sangat diharapkan. Meliputi audit yang dilakukan hendaknya secara obyektif.

“Tujuannya, agar kami bisa terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas ASN di Kabupaten Tapsel. Sehingga tolak ukur penilaian publik dalam hal pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya bisa menyentuh sektor pelayanan publik,” ujarnya.

Kepala BPK RI Perwakilan Provsu Eydu Oktain Panjaitan, apresiasi Pemkab Tapsel yang komit dan patuh memenuhi amanat undang-undang, khususnya menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Pemkab Tapsel tercatat sebagai kabupaten/kota kelima setelah Pemkab Tobasa yang menyerahkan.

Selanjutnya Eydu menyampaikan, setelah BPK RI menerima laporan LKPD tersebut, maka sesuai amanat undang-undang, pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan LKPD tersebut, selambat-lambatnya 2 bulan setelah diterima.

“Mulai hari ini BPK akan mulai memeriksa rinci hingga bulan April, dan sebelum puasa sudah terselesaikan. Pemeriksaan laporan ini untuk memberikan opini yang telah diuji oleh BPK, dan salah satu yang menjadi penilaian adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan,” terang Eydu.

Namun diakui Eydu, selama ini dari hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut selalu mengedepankan prinsip integritas, independensi dan profesional dalam pemberian opini yang selalu selaras dengan pemberian laporan keuangan. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda