Pemilihan BPD Dianggap Tidak Transparan, Ini Komentar Kades Ketiau

1656
Kepala Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat, Kuryadi. (Sumber foto dari facebook)

INDRALAYA-OI, BERITAANDA – Terkait adanya dugaan proses pengisian dan pemilihan bakal calon (balon) BPD Desa Ketiau Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang dinilai melabrak aturan dan dianggap tidak transparan oleh salah satu warga, Manto (41), yang menjelaskan bahwa pihak panitia tidak mengumumkan kepada warga serta adanya penolakan penetapan balon BPD. Melalui kolom komentar di Facebook Grup Ogan Ilir Memilih Pemimpin, Kepala Desa Ketiau Kuryadi atau biasa disapa Tengkui, menyampaikan bahwa apa yang dilakukan pihaknya sudah sesuai teknis merujuk UU yang berlaku.

“Penetapan calon BPD berjumlah 23 orang dari 6 dusun yang ada di Desa Ketiau dasar UU Nomor 06 Tahun 2014, PP 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Desa, PP 47 Tahun 2015 tentang perubahan PP 43, Permendagri 110 Tahun 2016, Alhamdulillah sukses penetapan hari ini,” tulisnya, Kamis (4/7/2019).

Sebelumnya melalui pemberitaan di media online, salah satu warga Ketiau bernama Manto, merasa tidak puas dengan hasil pemilihan BPD di desanya. Mereka telah menemui camat untuk melaporkan masalah proses pemilihan BPD itu yang dianggap cacat hukum. Namun, sampai saat ini belum juga ada tanggapan maupun tindak lanjut dari laporan warga tersebut. Camat Lubuk Keliat pun terkesan bungkam.

“Semestinya panitia pemilhan BPD menjelaskan ada penjaringan, tetapi hal itu tidak dilakukan,” ujarnya seperti dilansir dari Koransinarpagi.com.

Menurut dia, kalau namanya penjaringan, berarti panitia harus memberikan kesempatan bagi yang berminat untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Setidaknya memberikan pengumuman kepada warga dengan limit waktu yang ditentukan.

Sementara proses penjaringan, lanjutnya, dilakukan kalau sudah terkumpul berapa peserta yang mendaftar. Kemudian diseleksi persyaratannya, baru diadakan penetetapan balon BPD.

Kasi Kepemerintahan DPMD, Ledi Ismed mengatakan, kepala desa hanya membentuk panitia pelaksanaan pengisian BPD di desa tersebut. Selanjutnya panita yang melaksanakan tahapan pengisian BPD, baik secara musyawarah mufakat atau melaui pemilihan.

“Panitia bertugas menentukan dan menetapkan mulai penjaringan hingga terlaksananya pengisian BPD sesuai dengan jumlah kuota BPD yang diperlukan di desa tersebut, dengan jumlah ganjil dan ada unsur perempuan,” terangnya.

Menurut dia lagi, kalau ada laporan dari warga terkait ketidaktransparan panitia dalam proses tahapan pengisian BPD harus ada pembuktian data pendukungnya.

“Panitia harus menerima pendaftaran berdasarkan wilayah, dan bila pendaftar melebihi kuota, maka dilakukan pemilihan,” tegasnya. (Tim)

Bagaimana Menurut Anda