Pansus DPRD Beltim Soroti Jabatan Pimpinan OPD

291

BELTIM-BABEL, BERITAANDA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) memberikan 48 rekomendasi terkait Laporan Keterangan Pertangung Jawaban (LKPJ) Bupati Belitung Timur tahun 2018.

Rekomendasi disampaikan melalui laporan hasil pembahasan Pansus yang tertuang dalam surat keputusan pimpinan DPRD Nomor 3 tahun 2019. Laporan sebanyak 18 lembar tersebut dibacakan oleh pelapor Pansus, Rostika Yuniarti, saat rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Beltim, Selasa (30/4/2019).

Ketua Pansus LKPJ 2018 DPRD Beltim, Rohalba mengatakan, dari 48 rekomendasi yang disampaikan, Pansus lebih menekankan pada masalah unsur penunjang urusan pemerintahan, yakni kepegawaian. Dimana Pansus DPRD menilai masih banyak penempatan aparatur yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kompetensi.

“Segala pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Beltim ini apapun bentuknya, berapa pun jumlah anggaran, serta secanggih apapun sarana prasarananya, kalau SDM aparaturnya tidak sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya tetap bermasalah. Pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya,” kata Rohalba.

Menurut anggota Komisi II DPRD Beltim itu, kinerja OPD yang tidak optimal lebih dibebankan karena tidak sesuainya kompetensi jabatan, terutama pada jabatan pimpinan tinggi OPD.

“Kalau kinerja mereka tidak optimal, berarti dak sesuai dong. Artinya, mereka tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana indikator kinerja yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Lebih lanjut Rohalba menegaskan, DPRD Beltim juga merasa ‘dilecehkan’, lantaran banyak pimpinan OPD yang sering tidak menghadiri undangan dewan. Baik itu undangan saat rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat paripurna.

“Seringnya Kepala OPD tidak berada di tempat saat kami undang rapat. Mereka banyak tidak hadir dengan berbagai alasan. Coba lihat saja pas tadi paripurna, apakah semua mereka hadir,” tegas Rohalba.

Juga menanggapi rekomendasi dalam laporan Pansus DPRD Beltim terkait LKPJ 2018, Wakil Bupati Beltim Burhanudin menyatakan, menerima semua hal yang disampaikan. Bahkan, menurutnya, seluruh isi laporan yang disampaikan benar sesuai fakta.

“100 persen apa yang disampaikan dari anggota dewan itu benar. Setuju, dak ada yang salah,” ungkap Aan, sapaan akrab wabup.

Aan berharap dalam waktu dekat seluruh OPD akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan. Semua permasalahan yang disampaikan merupakan tanggung jawab eksekutif, atau pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerjanya.

“Kayak lampu jalan kan mati, apa rusaknya? dicek gak? sudah koordinasi belum sama PLN?. Terus masalah pelabuhan, BPJS, atau apapun masalahnya harus diselesaikan. Itu tanggung jawab kita, OPD-OPD yang membidanginya lah yang harus mengerjakannya,” tukas Aan. (Helmi)

Bagaimana Menurut Anda