Kunker DPRD Sumut Bahas Penggunaan Dana APBD Provinsi di Tapsel

229

TAPSEL-SUMUT, BERITAANDA – DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memastikan kunjungan kerja (kunker) mereka ke Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) merupakan rangkaian perjalanan tanggal 11 sampai 16 Juni 2019.

Hal itu disampaikan ketua tim, Sutrisno Pangaribuan, di sela pertemuan pihaknya (DPRD Sumut) dengan Bupati Tapsel diwakili Sekda Parulian Nasution, bertempat di ruang rapat kerja Sekda Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kamis (13/6/2019).

Sutrisno menyebut, kedatangan mereka bertujuan untuk melihat sejauh mana realisasi dari penggunaan dana APBD yang bersumber dari provinsi, sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan program APBD tahun anggaran 2018.

“Kami ingin mengetahui bagaimana pengelolaan APBD tersebut, baik itu yang dikerjakan langsung oleh OPD provinsi atau yang dibantu langsung oleh Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) tentu dengan proses penyusunan LKPJ provinsi,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan itu, Sekda Tapsel Parulian Nasution dalam penjelasannya menjabarkan, realisasi dari penggunaan dana BKP tahun anggaran 2018 yang digunakan oleh Pemkab Tapsel yakni sebesar Rp10 miliar. Dimana peruntukannya, diantaranya untuk pembangunan paret beton dan dek penahan jalan di Desa Sihuik-Huik Kecamatan Angkola Selatan, pembangunan paret beton di Desa Gapok Tua, drainase di Desa Bandar Hapinis dan pembangunan penahan tebing di Aek Sibulele.

BKP juga digunakan untuk rehabilitasi jaringan irigasi di Siloung Batangtoru, peningkatan jalan keliling Desa Marancar, peningkatan jalan Sialaman Situmba, pembangunan drainase jalan Sayur Matinggi Sipotang Niari Desa Aek Uncim Situmba, pembangunan beronjong sungai di Purba Tua dan peningkatan jalan Manompas Ampolu.

Karenanya, imbuh Parsaulian, pihaknya selalu mengingatkan pimpinan OPD untuk lebih inovatif, kreatif, aktif dan konstruktif dalam mempersiapkan segala dokumen, baik perencanaan kinerja, indikator kinerja,target kinerja, realisasi kinerja sampai pada capaian kinerja yang sinkron dengan RPJMD kabupaten dan renstra OPD.

Sebab, kaitannya dengan renja OPD yang terlihat secara jelas pada setiap DPA OPD agar bisa lebih mudah mengukur tingkat keberhasilan tugas masing-masing. Dalam upaya akselerasi pembangunan Tapsel, menuju masyarakat Tapanuli Selatan yang sehat, cerdas dan sejahtera.

Pimpinan OPD harus selaras dengan harapan bupati, yakni mampu dan dapat menterjemahkan arah dan kebijakan pembangunan Tapsel. Menjadikan tugas bukan hanya sebatas kewajiban, melainkan tanggung jawab moral serta pengabdian terbaik dalam sehari-hari.

Tidak kalah pentingnya lagi, menurut Parulian, para pimpinan OPD juga harus benar-benar mampu menterjemahkan sinkronisasi program daerah dengan provinsi sampai program nasional, agar bisa menggaet dan mendaratkan program nasional itu ke daerah.

Dikesempatan itu, dia pun berharap dukungan penuh dari DPRD Sumut agar program demi program bisa mendarat di bumi Tapsel, seraya juga meminta pimpinan OPD memiliki motivasi yang tinggi dalam mengemban amanah turut serta mensukseskan pembangunan demi kemajuan Tapsel.

Diakhir pertemuan, Parulian menyebut, sejatinya apabila ingin mensukseskan suatu program tidak mungkin bisa dengan hanya mengandalkan APBD kabupaten saja, akan tetapi harus dapat berupaya menggaet dana APBD provinsi maupun dana APBN. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda