MAGELANG-JATENG, BERITAANDA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Magelang, Istiwahyuni mengatakan, kebijakan vaksinasi berbayar dari pemerintah tidak tepat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lemah.
“Jelas tidak tepat, pada situasi sekarang masyarakat untuk makan aja susah malah disuruh beli vaksin,” katanya kepada BERITAANDA, Jumat (16/7).
Kebijakan pemerintah menarik tarif vaksinasi diresmikan lewat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021. Pemerintah memperbokehkan vaksinasi berbayar dengan alasan untuk percepatan mencapai kekebalan komunal atau herd immunity.
Terkait hal tersebut, Istiwahyuni berpendapat alasan pemerintah tersebut dapat diterima apabila vaksin berbayar hanya diperuntukan untuk kalangan tertentu yang benar-benar mampu.
“Mungkin itu salah satu langkah pemerintah untuk mencapai kekebalan komunal, tetapi alasan tersebut dapat dibenarkan jika vaksin berbayar hanya diperuntukan untuk kalangan tertentu,” jelas dia.
“Saat ini daya beli masyarakat sangat rendah, untuk kesehariannya saja sudah susah apalagi jika harus membeli vaksin,” imbuhnya.
Harga vaksin per dosis yang mencapai Rp 321 ribu, ditambah biaya layanan Rp 117 ribu yang dijual di jaringan klinik Kimia Farma, dinilai Istiwahyuni memberatkan masyarakat yang ekonominya sedang lemah. (Faisal)
Bagaimana Menurut Anda
