Jalan Panjang Menuju Pemakzulan Donald Trump

227

DUNIA, BERITAANDA – House of Representative atau DPR AS mengambil langkah bersejarah untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Dalam pemungutan suara, Kamis (19/12/2019), dewan memberikan suara dari dua dakwaan kepada Trump yang hampir seluruhnya mendukung pemakzulannya. Trump pun resmi dimakzulkan oleh DPR.

Dilansir CNN, DPR memilih 230-197 untuk menuntut Trump dengan penyalahgunaan kekuasaan. Sementara untuk penghalang kongres diperoleh 229-198.

Setelah pemakzulan, belum berarti presiden langsung dipecat. Langkah berikutnya adalah memperoleh keputusan dari senat serta diputuskan melalui sidang. Dalam sidang, anggota DPR bertindak sebagai jaksa. Sementara anggota senat sebagai juri. Mayoritas DPR AS berasal dari Partai Demokrat. Senat mayoritas dari Partai Republik.

Untuk melengserkan seorang presiden dari jabatannya, dibutuhkan sepertiga suara dari 100 anggota senat atau 67 suara. Artinya harus ada 20 anggota senat dari Partai Republik yang bersedia bergabung dengan langkah yang didorong Partai Demokrat.

Pemakzulan Trump terjadi 85 hari setelah Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan pembukaan penyelidikan atas Trump. Proses ini akan memiliki konsekuensi jangka panjang di seluruh Washington dan sekitarnya.

“Kami berkumpul hari ini di bawah demokrasi ini untuk menjalankan salah satu kekuatan paling khidmat yang dapat diambil oleh badan ini ‘Pemakzulan Presiden AS’,” kata Pelosi, dikutip Kamis (19/12/2019).

“Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan lalai dalam tugas kita. Sangat tragis bahwa tindakan nekat presiden membuat pemakzulan diperlukan. Dia tidak memberi kita pilihan,” ujarnya menambahkan.

Selama pemungutan suara berlangsung di DPR, Trump sedang berada di Michigan. Ia melanjutkan kampanye Pemilihan Presiden AS 2020. Dari Michigan, Trump mengutuk keputusan pemakzulan oleh dewan yang didominasi politikus Demokrat. Ia namun meyakini, anggota Partai Republik di senat akan menyelamatkannya.

“Pemakzulan partisan yang tidak berdasar hukum ini adalah bunuh diri politik bagi Partai Demokrat,” ujar Trump saat berkampanye untuk pemilihannya kembali.

Trump kini menjadi presiden ketiga yang dimakzulkan oleh DPR atas tuduhan melakukan kejahatan berat dan pelanggaran ringan yang dikutip oleh konstitusi. Presiden Andrew Johnson pada tahun 1868 dan Presiden Bill Clinton pada tahun 1998 juga pernah dimakzulkan.

Presiden Richard Nixon mengundurkan diri pada tahun 1974 sebelum proses pemakzulan terhadapnya. Sementara, Johnson dan Clinton dibebaskan oleh senat.

Namun, tidak seperti Johnson dan Clinton, yang didakwa selama masa jabatan kedua mereka, Trump akan menghadapi pemilihan umum kurang dari setahun setelah pemakzulannya. Hal ini dinilai dapat memberikan para pemilih kesempatan untuk memilihnya pada November 2020. (*)

Sumber: republika.co.id

Bagaimana Menurut Anda