![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
PALEMBANG, BERITAANDA – Peternak ayam pedaging atau broiler di Sumatera Selatan (Sumsel) terancam gulung tikar akibat anjloknya harga jual ayam hidup (live bird) di tingkat peternak. Kondisi ini menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah setiap hari.
Ketua Asosiasi Masyarakat Perunggasan Sumatera Selatan (AMU Sumsel), Ismaidi mengatakan, harga jual ayam hidup di tingkat peternak saat ini hanya sekitar Rp16.000 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah biaya produksi yang mencapai Rp22.000 per kilogram.
“Peternak mengalami kerugian sekitar Rp6.000 untuk setiap kilogram ayam yang dipasarkan. Secara keseluruhan, kerugian peternak broiler di Sumatera Selatan diperkirakan mencapai Rp3,78 miliar setiap hari,” ungkap Ismaidi, Selasa (10/11/2026).
Ironisnya, harga ayam di tingkat pasar masih tergolong tinggi. Ismaidi menyebut harga ayam hidup di pasaran mencapai sekitar Rp28.000 per kilogram. Artinya, terdapat selisih harga hingga Rp12.000 per kilogram dibandingkan harga di tingkat peternak.
Melihat kondisi tersebut, Ismaidi mendesak pemerintah segera turun tangan mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan peternak. Pasalnya, jika harga jual terus terpuruk sementara biaya produksi tetap tinggi, semakin banyak peternak berpotensi gulung tikar.
Menurutnya, peternak tidak hanya dibebani biaya produksi, seperti pembelian bibit ayam (DOC), pakan, dan upah pekerja, tetapi juga kewajiban pembayaran modal usaha yang bersumber dari perbankan maupun pihak lainnya.
Jika banyak peternak berhenti berproduksi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan ayam serta memengaruhi sektor-sektor lain yang bergantung pada industri peternakan.
Menghadapi kondisi tersebut, Ismaidi mendorong pemerintah pusat dan daerah bersama instansi terkait, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor perunggasan untuk segera mengambil langkah penyelamatan.
Salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah audit menyeluruh terhadap data produksi dan populasi ayam broiler. Audit ini diperlukan untuk mengetahui secara akurat keseimbangan antara jumlah pasokan dan kebutuhan pasar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pengendalian pasokan berdasarkan kebutuhan pasar serta kemampuan penyerapan.
Ismaidi juga menilai perlu adanya kajian terhadap langkah pengurangan populasi ayam yang tidak produktif atau smart culling secara terukur, dengan tetap memperhatikan aspek teknis, kesejahteraan hewan, dan ketentuan peraturan yang berlaku.
“Promosi dan edukasi konsumsi daging ayam juga perlu diperkuat melalui berbagai platform media agar penyerapan produk unggas di pasar semakin meningkat,” katanya.
Pemerintah juga diharapkan dapat memfasilitasi akses pasar dan penyerapan ayam hidup agar harga jual di tingkat peternak menjadi lebih baik dan berkeadilan.
Dari sisi pembiayaan, Ismaidi meminta perbankan memberikan perhatian khusus kepada peternak yang tengah mengalami tekanan ekonomi. Salah satunya melalui fasilitasi restrukturisasi kredit berdasarkan hasil penilaian terhadap kondisi dan kemampuan usaha masing-masing peternak.
Tak kalah penting, koordinasi rantai pasok antara peternak, perusahaan integrator, distributor, pedagang, hingga konsumen juga harus diperkuat. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi persoalan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar.
Ismaidi menegaskan, peternak broiler bukan sekadar pelaku usaha, melainkan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Peternak merupakan bagian penting dalam menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Karena itu, penyelamatan usaha peternakan rakyat di Sumatera Selatan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah perlu segera hadir melalui kebijakan nyata sebelum semakin banyak peternak kehilangan modal, tidak mampu memenuhi kewajiban finansial, hingga akhirnya menghentikan kegiatan produksi.
“Jangan sampai peternak rakyat terus menanggung kerugian hingga kehilangan kemampuan untuk bertahan. Kalau peternak berhenti berproduksi, dampaknya bukan hanya kepada peternak itu sendiri, tetapi juga terhadap seluruh mata rantai industri perunggasan,” tegasnya. (Febri)
