Di Kuartal Ketiga, Dewan Nilai Serapan Anggaran PUPR Lesu

140
Yodi Setiawan, Politisi Gerindra Kabupaten Sekadau. (BERITAANDA)

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Meski telah memasuki bulan Agustus, namun kuartal ketiga pada serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Sekadau dinilai lesu oleh Yodi Setiawan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sekadau.

Yodi berharap adanya evaluasi oleh pimpinan pemerintahan kepada dinas pelaksana pekerjaan fisik tersebut.

“Minimnya serapan anggaran tentu berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi. Sebab, salah satu faktor yang bisa menjadi pendongkrak naiknya ekonomi masyarakat di Kabupaten Sekadau adalah dana yang berasal dari APBD dan APBN,” ungkap Yodi, politisi Gerindra kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).

Dijelaskan Yodi, dengan telah memasuki bulan Agustus, berarti penyerapan anggaran hanya menyisakan waktu 4 bulan kedepan sampai dengan penghujung tahun. Untuk penyerapan anggaran secara penuh, Yodi menilai akan mengalami hambatan dikarenakan keterbatasan waktu. Terlebih, menurut dia, penyerapan anggaran pada pelaksanaan pekerjaan proyek fisik di lapangan.

Dengan perhitungan tersebut, politisi asal Kecamatan Belitang Hilir itu pesimis dapat terlaksananya serapan angaran secara penuh di Dinas PUPR.

“Sebelumnya, instansi terkait punya waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan segala sesuatu, baik administrasi maupun pekerjaan fisik. Tapi sampai sekarang masih ada juga proyek yang belum dilelang,” ungkap Yodi.

Ia meyakini, dalam proses lelang pekerjaan akan menyita waktu yang tidak singkat. Proses akan dimulai dari verifikasi, penetapan pemenang dan masa sangah.

Oleh sebap itu, Yodi berkeyakinan, bilamana sampai pada bulan ini (Agustus) masih belum terlaksananya proses pelelangan, maka akan berdampak pada teknis pekerjaan fisik dari paket – paket yang dilelang nantinya.

“Dalam waktu dekat, kami (DPRD) akan memanggil tim anggaran dari eksekutif, terkait molornya penyerapan anggaran,” tegas dewan yang kembali terpilih untuk periode 2019 – 2024 itu.

Bahkan, Yodi berharap saat dilaksanakan rapat dengar pendapat, selain Dinas PUPR dan instansi terkait, bupati juga dapat turut hadir.

“Ini agar bapak bupati mengetahui ada permasalahan yang terjadi dengan gamblang dan terbuka. Lemahnya penyerapan anggaran di dinas tersebut bisa jadi disebabkan faktor kelalaian dari kepala dinasnya sendiri,” pungkas Yodi. (Arni/Tim Liputan)

Bagaimana Menurut Anda