Bawaslu: PPS Wajib Umumkan C1, Ada Ancaman Pidananya

833

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Padangsidimpuan mengingatkan agar Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) untuk mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Padangsidimpuan Syafri Muda Harahap melalui Koordinator Divisi Pelanggaran dan Sengketa, Rahmat Aziz Hasiholan Simamora, kepada BERITAANDA, Senin (22/4/2019).

“Jika hasil perolehan suara tidak diumumkan di TPS, maka petugas bisa dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan Pasal 391 UU No.7 Tahun 2017, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya,” jelas dia.

Pengumuman salinan sertifikat hasil perhitungan suara itu, nantinya ditempelkan di papan pengumuman. Tujuannya, agar masyarakat mengetahui dan sebagai bentuk transparansi pasca pesta demokrasi yang berlangsung Rabu (17/4/2019) kemarin.

Lebih jauh, Aziz menjelaskan, apabila terdapat PPS yang tidak mengumumkan salinan tersebut, maka anggota PPS terancam akan mendapatkan sanksi berupa kurungan badan selama 1 tahun.

“Jadi, jika ada PPS yang dengan sengaja tidak mengumumkan C1 di wilayah kerjanya, maka pidana menanti. Sanksinya jelas dikenakan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak RP12 juta,” tegasnya.

Ancaman itu dengan jelas tercantum pada Pasal 508 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini disampaikan Aziz, karena banyak pertanyaan serta permintaan dari masyarakat terutama peserta pemilu kepada jajaran pengawas. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda