Apa Urgensi UKW Bagi Jurnalis, Ini Kata Ketua PWI Sekadau

24
Benidogtus Gonzaga Putra.

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia di era 4.0 bekembang pesat. Selaras dengan pekembangan tersebut, sumber daya manusia (SDM) pekerja jurnalistik juga perlu ditingkatkan.

Untuk mendorong kompetensi pekerja jurnalistik, Dewan Pers menggiatkan program uji kompetensi wartawan (UKW) di berbagai tingkatan. Namun, untuk mendapatkan predikat di masing-masing tingkatan, wartawan tentunya membutuhkan persiapan dalam menghadapi UKW.

“Banyak hal yang perlu dipersiapkan, termasuk mental karena berhadapan dengan penguji yang independent. Penguji akan menilai karakteristik wartawan,” tukas Benidogtus Gonzaga Putra selaku Ketua PWI Kabupaten Sekadau di sela – sela seminar pra UKM PWI Sekadau, Senin [8/2].

Dijelaskan Beni, untuk dapat lolos dalam UKW, seorang jurnalis membutuhkan persiapan yang matang serta melakukan riset untuk mencari informasi hal – hal yang harus dipersiapkan. “Bisa dari buku dan medsos,” sambung pria yang malang melintang di dunia jurnalis itu.

Diterangkan Beni, manfaat yang dirasakan jurnalis ketika telah mendapatkan predikat dalam UKW, terutama adalah wartawan terdata pada data best Dewan Pers. Dengan demikian, ketika person jurnalis tersebut mendapatkan permasalahan dalam bekerja, tidak hanya akan mendapatkan pembelaan dari perusahaan tempat bekerja, namun juga oleh Dewan Pers.

“Misalnya tersangkut proses hukum, selain pimpinan redaksi, Dewan Pers akan memberikan bantuan,” timpalnya.

Selain itu, bapak tiga anak itu kembali mengatakan, dimugkinkan kedepan pemerintah akan memberlakukan aturan ketat, dimana media yang dapat bekerjasama dengan perintah harus memiliki wartawan yang bersertifikasi.

“Kedepan akan diatur tata kelola media,” tukas mantan wartawan harian Kapuas Post itu.

Tak kalah pentingnya, Beni juga berharap agar perusahaan pers yang mempekerjakan jurnalis dapat menjamin kesejahteraan pekerja media dengan memenuhi upah minimum regional (UMR) atau upah minimum kabupaten (UMK) setempat.

“Terkait imbalan ketika bekerja, dan mendapatkam imbalan dari pihak lain yang diliput, dapat disiasati dengan mengemas pemberitaan menjadi sebuah advertorial atau promosi. Terkecuali yang bersifat infomasi akurat yang diperoleh wartawan dan narasumber tidak berkenan dipublikasi dan memberikan imbalan uang, itu tidak boleh, karena melanggar kode etik,” papar Beni. (Arni)

Bagaimana Menurut Anda