BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, menilai kondisi keuangan daerah saat ini membutuhkan langkah serius untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menyoroti belum tercapainya target pendapatan, terutama dari sektor pajak kendaraan bermotor.
“Di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit, saya katakan sulit karena faktanya PAD kita belum sesuai target. Salah satunya pajak kendaraan bermotor dari Rp1,6 triliun, tapi realisasinya belum mencapai separuh,” ujar Munir, Jumat (7/11/2025).
Munir juga mengungkap masih banyak potensi PAD yang belum tergarap maksimal, khususnya dari opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Tahun ini, target pajak MBLB ditetapkan sebesar Rp2 miliar, namun hingga Oktober baru terealisasi sekitar Rp1 miliar lebih.
“Kalau potensi ini dioptimalkan, saya yakin bisa mencapai sekitar Rp100 miliar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Munir mengutip data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang mengidentifikasi sekitar 32 tambang ilegal masih beroperasi di Lampung. Menurutnya, aktivitas tersebut perlu segera ditangani agar menjadi sumber pendapatan resmi bagi daerah.
“Daripada ilegal, kenapa tidak kita supervisi, kita dampingi, dan kita telaah. Kalau memang punya potensi PAD, ya harus kita tertibkan dan legalkan,” ujarnya.
Politisi PKS itu juga menyoroti potensi galian C di beberapa daerah seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, dan kabupaten lainnya yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan provinsi.
Munir mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung untuk lebih proaktif, termasuk memperkuat koordinasi dengan Bapenda kabupaten/kota.
“Bapenda Provinsi sebagai leading sector pendapatan harus lebih aktif. Lakukan koordinasi dengan Bapenda kabupaten, dan segera bentuk pangkalan MBLB di setiap pintu keluar kabupaten. Dengan begitu, potensi MBLB bisa langsung memberi pemasukan bagi daerah,” pungkasnya. (Katharina)
