Anggaran Tidak Jelas, Pilkada Sergai Terancam Gagal Digelar

409

SERGAI-SUMUT, BERITAANDA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Sumut terancam gagal digelar.

Ketua KPUD Sergai Erdian Wirajaya saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa masalah anggaran masih tarik menarik antara pihaknya dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang dipimpin Sekdakab Hadi Winarno.

Tercatat, Pemkab Sergai bersama Asahan, Simalungun, Nias Selatan, dan Tanjung Balai belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sebelumnya, kita mengusulkan ke TAPD tentang biaya penyelenggaraan pilkada sebanyak lebih kurang Rp43 miliar. Namun hingga kini pihak pemkab menginformasikan hanya mampu mengalokasikan Rp35 miliar. Katanya angka itu sesuai hasil paripurna DPRD dan TAPD,” sebut Erdian Wirajaya.

Anggaran yang diajukan sesuai paripurna DPRD dan TAPD, kata Erdian, tanpa mengubris pendapat KPUD Sergai.

“Jelas tak mencukupi, karena nilai itu sudah dihitung dengan cermat, sesuai tahapan yang ditetapkan KPU RI,” imbuhnya.

Padahal, kata dia, kenaikan anggaran sebesar Rp8 miliar dari Rp35 miliar yang disetujui DPRD dan TAPD, menurut dia, masih di bawah ambang batas estimasi kenaikan atas pembiayaan pilkada sebelumnya, yakni sekitar 40 persen sampai 60 persen.

Perbandingannya, pilkada tahun 2015 lalu dialokasikan sebesar Rp34,4 miliar, jika ditambahkan 40 persen menjadi sekitar Rp49 miliar.

“Penyebab kenaikan anggaran di pilkada nanti, salah satunya honor. Mulai dari KPPS, PPS, dan PPK yang sudah naik hampir 2 kali lipat. Kemudian terjadi fluktuasi atau kenaikan harga berbagai macam perlengkapan pendukung pilkada dibanding tahun 2015 lalu,” tegas dia.

Ditambahkan Erdian, anggaran yang diajukan pihaknya juga mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 serta sesuai dengan surat keputusan KPU RI Nomor 1312/HK.031-Kpt/01/KPU/VIII/2019.

“Jadi, anggaran yang kami ajukan itu bukan suatu hal yang mengada-ada,” ungkap Ketua KPUD Sergai.

Seharusnya, lanjut Erdian, batas penandatanganan NPHD ialah 1 Oktober, sehingga per tanggal hari ini telah meleset 10 hari.

“Kami sudah melayangkan surat ke TAPD terkait jalan keluar atas persoalan tersebut. Kalau dari KPUD kami sudah siap untuk mulai bekerja,” terangnya.

Erdian menambahkan, bahwa KPUD dan Pemkab Sergai sudah dimediasi oleh Kemendagri, dan keputusannya disepakati NPHD Pilkada 2020 ialah 14 Oktober mendatang. Jika tak kunjung tuntas, Mendagri akan turun tangan menyelesaikan persoalan ini.

“Kami juga sudah menyampaikan hal ini ke TAPD yang dipimpin oleh Sekdakab Sergai, tapi sampai hari ini belum ada kepastian dan tidak digubris,” tutup Erdian. (Dipa)

Bagaimana Menurut Anda