Terkait Penyerobotan Tanah oleh SGC, Staf Khusus Presiden Turun Langsung ke Lampung

598

BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyelenggarakan rapat tertutup terkait kasus penyerobotan tanah warga oleh PT SGC di daerah Tulang Bawang, Jumat (25/1/2019), bertempat di ruang Sungkai Balai Keratun, komplek Pemprov Lampung.

Rapat di pimpin langsung oleh Lenis Kogoya,S.Th,M.Hum selaku Staf Khusus Presiden Republik Indonesia (RI).

Lenis mengatakan bahwa kunjungan kerja ini dalam rangka menindaklanjuti proses penyelesaian dan fasilitasi terkait laporan Hertop Halil selaku Ketua Tim Merah Putih atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Kampung Bakung Ilir.

“Kegiatan ini juga diselenggarakan terkait pengembalian lahan gambut (Gecow Isem Payou Bonoh)  seluas 6000 hektare yang diakui sebagai hak guna usaha (HGU) PT. Sweet Indo Lampung dan PT. Indo Lampung Perkasa, dan melaksanakan corporate social responsibility (CSR) serta kejelasan kemitraan atas tanah adat masyarakat,” jelas dia.

Staf Khusus Presiden tersebut juga meminta agar PT. Sugar Grup Company (SGC) memberikan ijin akses tiang listrik yang akan menuju Kampung Bakung.

Menjawab pertanyaan wartawan, Lenis Kogoya mengatakan, rapat ini digelar untuk menanyakan kembali hasil kesimpulan kami di Istana Presiden terkait pengaduan masyarakat yang melaporkan bahwa perusahaan itu selama 19 tahun lebih mengelola pabrik tebu, masyarakat tidak pernah merasakan masuk listrik hampir 20 tahun.

“Kalau orang bilang Papua tidak pernah masuk listrik, tapi ini kan di kota tidak masuk listrik, kan aneh,” ujar dia.

“Tapi setelah saya turun langsung tadi, ternyata ada mis komunikasi antara perusahaan dengan PLN. Dan tadi baru dipersatukan, akhirnya bulan depan nanti listrik masuk, aset masuk. Pemerintah akan terlayani lebih baik lagi dari pada kemarin,” jelas dia lagi.

Ia menambahkan, targetnya bulan depan PLN sudah mulai membangun. Apabila tidak terealisasi, kami akan datang lagi untuk menjamin sampai terealisasi,” tegas dia.

Menurut dia lagi, masalah CSR untuk kompensasi masyarakat itu sudah ditangani langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

“Langsung bikin Perdasus menyangkut kompensasi terkait plasma, pembangunan rumah, balai kesehatan dan pendidikan,” terangnya lagi.

Sementara itu menurut Hertop Halil selaku Ketua Tim Merah Putih, dirinya memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini telah terzolimi oleh oknum pencari keuntungan pribadi.

“Oleh sebab itu saya berharap agar jangan lagi ada oknum yang mengambil kesempatan dalam perjuangan ini,” jelas dia.

Hertop beserta segenap pengurus Tim Merah Putih yang lakukan ini semata – mata karena ingin meminta keadilan kepada pemerintah pusat, karena selama ini masyarakat sudah jenuh meminta keadilan pada pemerintah daerah maupun provinsi.

“Ternyata keluhan masyarakat Kampung Bakung Ilir dijawab oleh presiden yang dalam hal ini melalui staf khususnya,” pungkas Hertop.

Untuk diketahui, Lenis Kogoya mengatakan bahwa dirinya adalah staf khusus presiden yang menangani pengawasan pembangunan Papua Barat, juga menangani adat dari Aceh sampai Papua menyangkut pengaduan masyarakat, hak ulayat, hak masyarakat yang laporannya masuk ke presiden.

“Kemudian melalui ke sekretariat negara, barulah turun ke saya. Saya juga sebagai Kepala Suku Papua,” pungkas dia menambahkan. (Katrine)

Bagaimana Menurut Anda