Sita Jaminan Rp 21 Miliar ke Walikota Sidimpuan Dinilai Prematur

1079
Romi Rambe, SH (kuasa hukum tergugat I, II, dan III/ kanan), Nur Reza Syahputra, SH (kuasa hukum tergugat IV, V/ kiri).

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Gugatan sita jaminan senilai Rp 21 miliar yang dilayangkan salah satu warga Kota Padangsidimpuan terhadap Walikota Padangsidimpuan di Pengadilan Negeri (PN) setempat dinilai mengambang dan tidak ada relevansinya.

Hal itu ditegaskan Romi Rambe, SH didampingi Nur Reza Syahputra, SH selaku Kuasa Hukum Walikota Sidimpuan beserta empat tergugat lainnya, Kamis (6/11/2020), usai mengikuti sidang gugatan perdata dengan agenda untuk mendengarkan saksi yang diajukan pihak penggugat.

Menurut Romi Rambe, seharusnya pada sidang keenam diketuai Hasnul Tambunan, SH MH dan anggota Prihatin Stio Raharjo, SH dan Dwi Mulyati, SH ini terdapat 4 orang saksi yang akan didengarkan penjelasannya.

“Tapi, dari keempat saksi yang diajukan satu diantaranya gagal diambil sumpah. Dan dari ketiga saksi tersisa, baru ada 2 orang hari ini yang berhasil diperiksa,” jelas Romi sembari mengungkapkan idenditas saksi adalah teman penggugat yang mempunyai usaha di bidang yang sama.

Berkaca dari keterangan yang dipaparkan para saksi ini, menurut Romi, tidak satupun diantara mereka yang bisa menerangkan bahwa akibat dari gelar konferensi pers yang diadakan GGTP Covid-19 Sidimpuan pada 16 Juni 2020, penggugat mengalami kerugian hingga Rp 21 miliar.

“Padahal angka Rp 21 miliar itu masuk di dalam materi gugatan. Karena itu, tentunya kami selaku kuasa hukum tergugat meminta majelis hakim agar menolak gugatan itu. Dan memang sejauh ini, faktanya pihak penggugat belum sepenuhnya dapat membuktikan itu,” tandasnya.

Selain itu, Romi Rambe juga mengaku heran dengan sita jaminan yang diajukan pihak penggugat. Pasalnya, kata dia, kapasitas Irsan Efendi Nasution dalam gugatan ialah sebagai Walikota Sidimpuan, dan bukan sebagai pribadi.

“Artinya, kalaulah kemudian gugatan itu dikabulkan oleh hakim dan tergugat (Walikota Sidimpuan) harus memberi ganti rugi, maka yang disita adalah aset pemkot sampai mencapai angka Rp 21 miliar. Bukan harta pribadi Pak Irsan Efendi Nasution itu sendiri,” ungkap Romi heran.

Romi pun mengaku optimis, ke depan ini pihaknya dapat mementahkan gugatan yang dilayangkan pihak lawan atau penggugat. Termasuk mempersiapkan admistrasi kelengkapan terkait kapasitas tergugat I, II, dan III, disaat menyampaikan konferensi pers beberapa waktu lalu.

Nur Reza Syahputra, SH selaku kuasa hukum tergugat IV dan V juga menilai materi gugatan yang diarahkan pada kliennya juga dirasa kurang tepat. Dimana kliennya yang berkutat di bidang pers, dituduhkan mencemarkan nama baik penggugat melalui pemberitaan di media massa.

“Seharusnya, apabila penggugat merasa bahwa terjadi kekeliruan pemeberitaan, maka penggugat harus terlebih dulu menggunakan hak jawab dan atau melaporkannya ke Dewan Pers. Karena ini merupakan lex specialist derogat lex generalis dari hukum perdata,” ucapnya.

Apabila, sambung Nur Reza Syahputra, penggugat belum melalui prosedur tersebut sesuai dengan UU Pers, maka penggugat terlampau prematur dalam mengajukan gugatannya. “Dan kondisi sampai dengan hari ini, upaya itu tidak pernah ditempuh oleh penggugat,” pungkasnya.

Diketahui, perkara perdata ini berawal dari gugatan yang dilayangkan salah satu warga Padangsdimpuan ke PN setempat dengan nomor register 19/Pdt.G/2020/PN tertanggal 3 Juli 2020. Penggugat berkeberatan dengan konferensi pers terkait status kesehatan suaminya.

Dalam gugatan menyebutkan, tergugat I adalah Walikota Sidimpuan, tergugat II Kadis Kesehatan, dan tergugat III Kadis Komunikasi dan Informatika. Serta tergugat IV PT. Waspada Medan Indonesia dan tergugat V Waspada.Id. [Anwar]

Bagaimana Menurut Anda