Ranperda Perubahan APBD 2019 Disetujui DPRD Tapsel

156

TAPSEL-SUMUT, BERITAANDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2019 menjadi perda Perubahan APBD.

Persetujuan ini melalui rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tapsel H. Rahmat Nasution didampingi Wakil Ketua Naswardi Sihaloho, bertempat di gedung DPRD setempat, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok, Kamis (1/8/2019).

Bupati Tapsel H. Syahrul M. Pasaribu setelah mendengar dan mencermati, laporan yang disampaikan Badan Anggaran yang telah mengevaluasi dan memberikan saran serta masukan berbagai koreksi untuk penyempurnaan ranperda Perubahan APBD tahun 2019 tersebut menyampaikan terimakasihnya.

“Terimakasih kepada seluruh anggota dewan yang telah membahas dengan sungguh-sungguh ranperda Perubahan APBD tahun 2019, mulai dari pengajuan draf pada tanggal 26 Juli 2019 yang lalu hingga saat ini,” kata dia.

Menurut bupati, tahapan demi tahapan penyusunan perda tentang Perubahan APBD tahun 2019 telah dilaksanakan. Selanjutnya tim anggaran pemerintah daerah segera menyiapkan rancangan peraturan bupati (perbup) terkait penjabarannya untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara.

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan, ranperda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD, sudah harus disampaikan ke gubernur paling lambat tiga hari,” urai Syahrul.

Ditambahkannya, dengan disetujuinya ranperda Perubahan APBD tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, sejumlah program yang sebelumnya tidak tertampung di APBD induk, maka hal itu telah bisa diakomodir pada rancangan Perubahan APBD.

Program yang belum terakomodasi di APBD induk diantaranya pemenuhan kewajiban anggaran dana kelurahan terkait regulasi PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Berikutnya, pemenuhan kewajiban Pemkab Tapsel untuk mengalokasikan dana BOS, penyesuaian anggaran hak keuangan dan operasional anggota DPRD Tapsel periode 2019-2024, juga penerapan PP Nomor 35 Tahun 2019, PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR dan gaji ke-13.

Kemudian, pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 yang penggunaannya sebagian adalah belanja yang mengikat termasuk juga pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (retensi), serta mengakomodasi program kegiatan yang tertunda pada APBD induk tahun anggaran 2019.

Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan rancangan KUA dan PPAS tahun 2020 kepada anggota dewan untuk dilakukan pembahasannya, guna mengambil kesepakatan bersama.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan rancangan Perubahan ABPD tahun 2019 antara bupati serta pimpinan sidang.

Turut hadir dan menyaksikan penandatangan tersebut Sekda Tapsel Parulian Nasution dan Sekretaris Dewan Darwin, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, serta kabag dan camat se-Pemkab Tapsel. (Anwar)

Bagaimana Menurut Anda