Masalah Non Teknis Hambat Rencana Pembangunan di Sergai

528

SERGAI-SUMUT, BERITAANDA – Rencana pembangunan Pemkab Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) yang sudah direalisasikan melalui anggaran APBD dan APBN 2019 terhambat masalah non teknis.

Hal tersebut disebabkan beberapa item judul pekerjaan fisik dan pengadaan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Sergai terindikasi terlambat ditayangkan.

Keterangan yang diperoleh dari berbagai sumber di Unit Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Sergai mengatakan, jika berkas pekerjaan yang akan ditayangkan di LPSE tidak memenuhi standar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berkas yang tidak lengkap tadi terpaksa dikembalikan bagian ULP ke organisasi pemerintah daerah (OPD) yang bersangkutan untuk kembali dilengkapi.

Sumber tersebut juga menyebutkan, langkah preventif dan objektif sudah dilakukan dengan melayangkan surat himbauan dan peringatan, baik terhadap OPD bersangkutan maupun konsultan perencana, agar segera melangkapi berkas yang layak, sesuai aturan justifikasi teknis pengadaan barang dan jasa.

“Sudah kami komunikasikan ke OPD maupun konsultan agar mereka segera melengkapi berkas, dan jika ada kendala kami bersedia mendiskusikannya. Dan hingga saat ini, konsultan itu terkesan tidak pro aktif menanggapi himbauan kami,” ujar sumber tersebut, Senin (1/7/2019).

Bahkan ia mengatakan masalah non teknis yang dihadapi oleh unit ULP Pemkab Sergai diakibatkan oleh pihak ketiga, yakni konsultan perencana. Dimana dalam melaksanakan tugasnya terkesan kurang profesional.

Bahkan, para konsultan perencana ini dibeking oleh salah seorang anak pejabat teras Pemkab Sergai. Situasi tersebut membuat OPD bersangkutan terkesan enggan untuk bertindak tegas. Dan akhirnya, OPD lah yang menjadi kambing hitamnya.

Fenomena ini jelas akan berdampak sistemik bagi pembangunan di Kabupaten Sergai, sebab terlambatnya penyerapan anggaran dapat memicu masalah perekonomian masyarakat yang lebih luas.

Ketua PWI Sergai AE Siregar saat dikonfirmasi menyebutkan, bahwa peran serta pemangku kekuasan harusnya lebih peka terhadap persoalan ini.

“Solusi untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab mutlak agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan yang notabene menjadi hak mereka,” pungkas dia. (Dipa)

Bagaimana Menurut Anda