SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Kerjasama antara pemerintah di daerah dengan perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sekadau semakin membaik. Hal ini dibuktikan dengan cukup banyaknya kiprah perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberikan bantuan dalam pembangunan fisik program pemerintah.
Seperti yang telah dilaksanakan Pemerintah Desa Tapang Semadak Sekadau Hilir dengan PT.Multi Prima Entakai (MPE).
Pemerintah Desa Tapang Semadak dalam melaksanakan pembersihan dan pengusuran lahan calon kantor desa mendapatkan bantuan berupa penggunaan alat berat milik perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit itu (MPE).
General Manager PT.MPE melalui humasnya, Rafael menjelaskan, bantuan penggunaan alat berat kepada Pemerintah Desa Tapang Semadak merupakan salah satu program mereka.
“Kita bantu alat untuk pembersihan dan pengusuran lahan calon kantor Desa Tapang Semadak,” kata Rafael.
Selain itu, PT.MPE yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun di Sekadau itu juga telah banyak mengadakan program CSR kepada masyarakat sekitar perkebunan dan pabrik PHS mereka. Contoh saja penyiapan sumber air bersih bagi warga Dusun Gonis Desa Merapi beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, perusaan ini juga menyerap tenaga kerja yang besar dari masyarakat sekitar perkebunan yang mereka kelola.
Menanggapi adanya kerjasama yang baik antara perusahaan dan pemerintahan di desa, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sekadau Bayu Dwiharsono SE ME mengapresiasi pihak perusahaan.
“Terimakasih kepada perusahaan melalui program CSR mereka yang telah membantu pemerintah desa,” ujar Bayu saat dikonfimasi BERITAANDA, Selasa (19/2/2019).
Menurut Bayu, dengan kewenangan desa dan anggaran desa yang semakin besar dari tahun ke tahun, maka pemdes dituntut kreatifitas dalam membangun desanya. Asal tidak melanggar ketentuan yang ada,” pesan dia.
Mengenai program CSR perusahaan kepada pemerintah desa, Bayu menyatakan hal tersebut sangat wajar. Mengingat perusahaan dalam beroperasi juga berada di wilayah desa. “Asalkan tidak tumpang tindih dalam penganggarannya,” tukas dia.
“Kerjasama yang baik antara perusahaan dan pemerintahan desa juga sebagai bentuk percepatan pembangunan untuk mewujudkan Nawacita Presiden yang memulai pembangunan dari pinggiran Indonesia,” pungkas dia. (Arni)