![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
LAMPUNG SELATAN, BERITAANDA – Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Egi saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (3/8/2026).
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Lampung Selatan M. Syaiful Anwar, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Ade Priyanto, Anggota Komite IV DPD RI Daerah Pemilihan Lampung Almira Nabila Fauzi sebagai narasumber, jajaran kepala perangkat daerah, para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Lampung Selatan.
Dalam sambutannya, Bupati Egi mengapresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Lampung beserta seluruh pihak yang telah menginisiasi dan mendukung penyelenggaraan workshop tersebut.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berkualitas.
“Workshop ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Egi.
Ia menjelaskan, penguatan kapasitas aparatur desa sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa menjadi salah satu prioritas Pemkab Lampung Selatan.
Kebijakan tersebut, lanjut Egi, juga selaras dengan Program HELAU (Hijau, Elok, Lestari, Aman, dan Unggul), khususnya pilar Unggul yang berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur pemerintahan desa.
“Harapannya, para kepala desa dan perangkat desa memperoleh tambahan wawasan serta keterampilan sehingga mampu membangun manajemen pemerintahan desa yang profesional dan berkualitas,” katanya.
Lebih lanjut, Egi menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administrasi. Setiap program pembangunan harus mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta memiliki keberlanjutan.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh pemerintah desa agar menjadikan dua indikator utama sebagai dasar dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, yakni impact (dampak) dan sustainable (berkelanjutan).
“Keberhasilan pembangunan desa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap program harus memberikan dampak positif yang nyata sekaligus mampu berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Korwas APD Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Ade Priyanto, mengatakan workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa.
Selain memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, kegiatan itu diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang lebih efektif melalui pemberdayaan sumber daya manusia, pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai kewenangan desa, percepatan transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. (Kmf)
