![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
LAMPUNG SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat sinergi dengan Perusahaan Umum (Perum) DAMRI untuk menghadirkan kembali layanan transportasi Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di wilayah Kalianda. Kehadiran kembali bus DAMRI diharapkan menjadi solusi transportasi yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.
Rencananya, layanan komersial DAMRI dengan trayek Kalianda–Jakarta, Kalianda–Bandung, dan Kalianda–BSD akan mulai beroperasi paling lambat pada September 2026. Kepastian tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi antara Pemkab Lampung Selatan dan jajaran Perum DAMRI Cabang Lampung yang digelar di Ruang Rapat Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Selasa (28/7/2026).
Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, dan dihadiri General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung, Resta Mahardika, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Wahidin Amin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Lampung Selatan Djuanda, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
General Manager Perum DAMRI Cabang Lampung, Resta Mahardika mengatakan, pihaknya telah melakukan survei lapangan bersama pemerintah daerah untuk menentukan lokasi yang akan dijadikan titik layanan penumpang di Kalianda.
“Insya Allah paling lambat bulan September layanan komersial sudah bisa kita mulai. Lokasi yang telah disurvei berada di aset milik pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi titik naik dan turun penumpang sekaligus mendukung pelayanan DAMRI di Lampung Selatan,” ujar Resta.
Pada tahap awal, DAMRI akan mengoperasikan armada Executive dan Royal Class untuk melayani rute menuju Jakarta, Bandung, dan BSD. Layanan tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan sekaligus menjadi alternatif transportasi darat bagi masyarakat Lampung Selatan yang hendak bepergian ke Pulau Jawa.
Tak hanya layanan komersial, DAMRI juga menawarkan peluang kerja sama dalam pengembangan angkutan perintis dan angkutan pariwisata melalui kolaborasi dengan Pemkab Lampung Selatan, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), serta Kementerian Perhubungan.
Menurut Resta, Lampung Selatan memiliki potensi wisata yang terus berkembang sehingga membutuhkan sistem transportasi yang terintegrasi untuk mendukung mobilitas masyarakat maupun wisatawan.
“Potensi wisata di Lampung Selatan sangat besar. Kami berharap ke depan tidak hanya layanan komersial yang berjalan, tetapi juga angkutan perintis dan angkutan pariwisata sehingga manfaatnya semakin luas bagi masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas sejumlah alternatif lokasi pelayanan DAMRI, diantaranya kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP), Kebun Edukasi, Terminal Kalianda, serta kawasan Gedung Olahraga Way Handak (GWH). Berdasarkan hasil survei awal, kawasan di depan MPP dinilai sebagai lokasi paling strategis untuk dijadikan pusat layanan DAMRI karena dinilai mampu mengintegrasikan layanan komersial, angkutan perintis, dan angkutan pariwisata.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, menegaskan bahwa rencana menghadirkan kembali layanan DAMRI merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lampung Selatan dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, selama ini warga Lampung Selatan yang ingin menggunakan layanan DAMRI menuju Jakarta maupun kota-kota lain di Pulau Jawa masih harus berangkat ke Bakauheni terlebih dahulu. Kondisi tersebut dinilai kurang efisien dan kerap menjadi keluhan masyarakat.
“Harapan masyarakat sangat besar agar DAMRI kembali hadir di Lampung Selatan. Kehadiran layanan ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi antarkota tanpa harus menuju Bakauheni terlebih dahulu,” ujar Edy.
Pemkab Lampung Selatan, lanjut Edy, siap memfasilitasi berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk merealisasikan kerja sama tersebut, termasuk menyiapkan skema pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan DAMRI. Nanti bentuk kerja sama dan pemanfaatan aset daerah akan dibahas lebih lanjut agar seluruh proses berjalan sesuai regulasi,” tegasnya. (Kmf)
