Manajemen MJP III Ajak Karyawan HL Bangun Kebun Untuk Kemajuan Bersama

337

SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Setelah beberapa hari sempat mengalami pemagaran dan blokade akses jalan kebun di PT Multi Jaya Perkasa (MJP) III Kiatak Kecamatan Sekadau Hulu, Rabu (6/11/2019) Kemarin. Akhirnya didapati solusi bagi manajemen perusahaan dan karyawan harian lapangan (HL).

Melalui mediasi di kantor MJP III di Sekadau Hulu, pemagaran dan blokade akses kebun yang dilakukan karyawan HL berakhir. Beberapa pihak dari Pemerintahan Kabupaten Sekadau dan kecamatan serta tokoh adat setempat turut serta menjadi penengah dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

“Kemarin sudah diselesaikan, tidak ada masalah lagi. Karyawan sudah mau mengikuti aturan perusahaan,” jelas Basuki Rahmat selaku Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten (DPM-SPPTK) saat dikonfirmasi BERITAANDA, Kamis (7/11/2019).

Diterangkan Basuki, penolakan karyawan HL atas kebijakan manajemen MJP III Kiatak, semula didasari atas kekhawatiran karyawan akan minimnya penghasilan jika menggunakan sistem pengupahan hasil fisik (HF) kerja. Namun, dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, jika dihitung dan kinerja  karyawan di lapangan efektip, tidak menutup kemungkinan penghasilan yang diperoleh lebih dari pola sistem pengupahan hari kerja (HK).

“Sudah dijelaskan, akhirnya mereka mengerti, bahkan perusahaan menaikan level kategori pengupahan dalam hal teknis kondisi geografis lahan, ini sangat menguntungkan karyawan,” ujar Basuki.

Selaku aparatur pemerintah daerah, Basuki berharap permasalahan antara perusahaan dan karyawan atau pihak lainnya dapat diselesaikan dengan duduk bersama dan berdiskusi, tanpa harus melakukan aksi yang dapat merugikan semua pihak.

Sementara, Manager MJP III Kiatak Ir.Budi Triono, membenarkan bahwa telah adanya kesepakatan antara manajemen dengan karyawan.

“Sudah ada solusi, ada kesepakatan tertulis yang kita tandatangani bersama, baik kami (manajemen), perwakilan karyawan lapangan dan unsur pemerintah,” terang Budi.

Ia pun mengajak karyawannya untuk kedepan tidak melakukan aksi pemagaran atau blokade akses jalan kebun inti perusahaan yang dapat merugikan semua pihak. Menurut dia, alangkah baik jika ada persoalan dibicarakan dan didiskusikan untuk mencari solusi kebaikan bersama.

“Sekarang tinggal pelaksanaan teknis pekerjaan di lapangan, semoga bisa berjalan lancar dan tanpa hambatan atau masalah lagi,” harap Budi.

Adapun kesepakatan yang dicapai antara lain, menerima peralihan sistem kerja dari sistem waktu ke sistem bayar fisik yang tetap berjalan sesuai aturan perusahaan. Bagi yang belum siap menjalankan aturan tersebut dipersilahkan untuk istirahat tanpa gaji.

Kemudian, bagi yang mau, tidak boleh dilarang atau diintimidasi. Apabila ada hal – hal yang perlu didiskusikan, tidak dibenarkan memagar jalan perusahaan, dan apabila melakukan pemagaran akan diproses secara hukum adat dan hukum positif.

Untuk harga yang disepakati antara lain, recking Rp12.000/Pkk. Buka, piring, manual Rp2.000/Pkk, aplikasi pupuk makro Rp700 /Pkk, semprot piringan pasar dan pukul Rp81.000/Ha, semprot anak kayu Rp80.000/Ha.

Kesepakatan antara karyawan harian lepas (HL) dan manajemen PT MJP III Kiatak dibuat secara tertulis dan ditandatangani pimpinan perusahaan, serta beberapa perwakilan karyawan, unsur pemerintah daerah dan kecamatan sebagai saksi kesepakatan. (TIM)

Bagaimana Menurut Anda