Diduga Ragu Gunakan Dana BOK, Pelayanan Puskesmas di Sidimpuan Mandek?

118

PADANGSIDIMPUAN-SUMUT, BERITAANDA – Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seputaran Kota Padangsisimpuan belakangan ini diduga mandek alias mengalami hambatan karena minim pembiayaan.

Padahal, hingga kini masih terdapat dana untuk urusan wajib pelayanan dasar pemerintah bidang kesehatan berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), namun nihil serapan atau tidak digunakan sesuai semestinya.

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri Nomor 903/145/SJ tertanggal 12 Januari 2021, untuk melakukan percepatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021.

Menurut penelusuran BERITAANDA yang coba meminta penjelasan dari pihak membidangi, muncul keraguan jika dalam hal pelayanan Puskesmas itu harus menggunakan dana BOK, akan berdampak terhadap persoalan hukum.

“Mendingan itu (BOK) tidak usah digunakan ketimbang nantinya repot dikemudian hari. Yang jelas kita tidak mau mengalami seperti yang di Puskesmas Sadabuan,” kata ASN yang minta identitasnya tidak dipublish, Rabu (7/7).

Ia tidak menampik, bahwa selama ini dana BOK menjadi ‘tulang panggang’ di pembiayaan kebutuhan Puskesmas untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, serta operasional kegiatan program prioritas nasional.

“Dimana prioritasnya di bidang kesehatan yang menjadi utusan daerah dalam hal meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah,” tandas narasumber itu.

Disamping itu, katanya, dana BOK juga digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan di bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Puskesmas meliputi penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan mal nutrisi maupun upaya kesehatan lainnya.

Tidak terkecuali juga terhadap penanganan Covid-19, di mana sekarang ini BOK juga sudah diprioritaskan untuk penanganan di wilayah kerja Puskemas masing-masing. Hal itu diatur pada Peraturan Menkes Nomor 12/2021.

Diketahui, dalam Permenkes ini disebutkan bahwa dalam rangka penganggarannya pada APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana BOK sebesar 35 – maksimal 40 persen untuk upaya pencegahan/pengendalian Covid-19.

Anggaran itu diarahkan untuk kegiatan prioritas seperti tracing dan testing serta pengadaan alat pelindung diri. Sayangnya, keengganan Puskesmas memakai kucuran dana BOK senilai miliaran rupiah itu justru berimbas pula terhadap serapan APBD di Pemkot Padangsidimpuan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan Sopian Subri yang coba dikonfirmasi awak media terkait perihal ini melalui aplikasi WhatsApp, tidak berhasil memperoleh jawaban hingga berita dikirim ke meja redaksi. [Anwar]

Bagaimana Menurut Anda