Evaluasi Pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi Digelar Pemkab Sergai

122

SERGAI-SUMUT, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) menggelar  evaluasi pelaksanaan SAKIP dan reformasi birokrasi, bertempat di Le Polonia Hotel Medan, Kamis (7/11/2019) sore.

Bupati Sergai Ir. H. Soekirman mengatakan, setelah beberapa kali kami telah melaksanakan studi banding ke Banyuwangi, Bandung, dan daerah lainnya, sangat mengesankan sekali dengan apa yang diterapkan di daerah tersebut. Kemudian akan mudah diterapkan di Kabupaten Sergai. Namun kenyataannya setelah sampai di daerah, selalu terjebak dalam istilah business as usual atau menganggap segala sesuatu itu biasa-biasa saja.

“Oleh sebab itulah, maka kami terus berupaya, termasuk meningkatkan kapasitas seperti diklat PIM II, PIM III, dan lainnya, dengan tujuan bagaimana menjadi serta menuju yang terbaik dari apa yang kita lihat di daerah yang telah berhasil menerapkan SAKIP dengan nilai terbaik,” jelas dia.

“Kita tidak bicara batas waktu, yang penting lakukan yang terbaik (do the best). Kami komitmen untuk meningkatkan agar cascading SAKIP kami lebih baik. Kepada pembimbing dari Kemenpan-RB, dimohon pembinaan dan masukannya agar mendapatkan hasil yang terbaik,” terang bupati lagi.

Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan I Kemenpan-RB Kamaruddin, AK M.Sc menerangkan, tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

“Evaluasi SAKIP ini terlebih dahulu diawali dengan dilakukan dengan assessment (penilaian) agar dapat terukur dan objektif. Bahwa dalam rangka penilaian dilaksanakan dengan sangat ketat tanpa memandang kedekatannya dengan pihak manapun, serta sesuai dengan bukti di lapangan. Jika penilaian belum sesuai yang diharapkan, jangan berkecil hati dan segera memperbaiki poin-poin yang diperluas dengan respon yang cepat dan terukur,” jelas dia.

“Jadi intinya, jika daerah kita ingin meningkatkan predikat SAKIP menjadi lebih tinggi seperti A, maka salah satunya pada penerapan TPP jangan lagi berbasis resensi atau berdasarkan kehadiran semata, namun berpegang pada capaian kinerja yang bersangkutan,” pungkas dia. (Dipa)

Bagaimana Menurut Anda