Desa Pabatu II Gunakan DD, Bangun Sarana Infrastruktur di Areal HGU

815

SERGAI-SUMUT, BERITAANDA – Pemerintah Desa (Pemdes) Pabatu II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara gunakan dana desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun 2017 untuk membangun sarana infrastruktur di areal hak guna usaha (HGU) perkebunan.

Hal tersebut terungkap dari laporan masyarakat sekitar perkebunan PTPN IV Pabatu yang terletak di Desa Pabatu II.

Awak media bersama Tim Investigasi Majelis Masyarakat Membangun Daerah (M3D) Sergai juga menemukan ada beberapa titik proyek pembuatan jalan rabat beton, lapen, serta pembuatan parit di atas lahan HGU kebun PTPN IV.

Gunawan Bakti selaku Ketua M3D mengatakan, mengingat sumber dana yang digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton tersebut adalah dari APBN melalui program dana desa, namun seharusnya DD itu digunakan untuk hal yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan desa serta yang menjadi aset desa, bukan menjadi aset pemilik HGU. Dalam hal ini masyarakat sudah dirugikan, mengingat pihak perusahaan lah yang seharusnya membangun infrastruktur di lahan HGU atau desa di perkebunan tersebut,” kata dia, Jumat (21/6/2019).

Maka dengan adanya temuan ini di lapangan, pelaksaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan DD sangat bertolak belakang dari Peraturan Kementerian Pedesaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, serta Permendes Nomor 21 Tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 dan juga PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 2 tentang kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.

Tidak hanya itu, pekerjaan di atas lahan HGU tersebut juga bertentangan dan melanggar Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan PP Nomor 40 Tahun 1966 tentang HGU yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana serta fasilitas umum menjadi tanggung jawab pemegang HGU.

Dengan tegas ia mengatakan bahwa sudah jelas Kades Pabatu II Kommaruddin diduga telah mengangkangi dan melanggar aturan dan undang-undang yang telah dibuat pemerintah. Karena proyek tersebut telah menyalahi aturan dan akhirnya terjadi kerugian negara, dimana dana desa yang bersumber dari APBN seharusnya tepat guna dan bukan digunakan untuk menunjang aset perusahaan atau menjadi keuntungan bagi korporasi tempat Kommaruddin bekerja.

Untuk diketahui bersama, Kepala Desa Kommaruddin sampai saat ini masih aktif bekerja di perusahaan perkebunan tersebut.

Dalam pantauan dan amatan tim investigasi beberapa hari, beliau (Kommaruddin) setiap paginya terlebih dahulu ke kantor perkebunan untuk melakukan absensi dan kerja (beraktivitas), sehingga dikhawatirkan Kommaruddin tidak bisa maksimal dalam mengemban dan melaksanakan tugas sebagai kepala desa, dan pasti akan menomorduakan tugas dan amanah sebagai kepala desa.

Sebagai loyalitasnya terhadap tempat Kommaruddin bekerja tidak tertutup kemungkinan dalam kebijakannya akan bertentangan dengan apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Pasal 29 tentang larangan Kepala Desa, yaitu pada butir:

  1. Merugikan Kepentingan Umum.
  2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
  3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.

Adapun beberapa titik hasil temuan tersebut adalah di Afdeling II pembuatan jalan beton untuk perumahan karyawan kebun dan pembuatan saluran parit.

Dan kesimpulannya dari kebijakan Kades Kommaruddin bahwa, perusahaan perkebunan PTPN IV pemegang HGU tersebut menjadi pengguna atau penikmat APBN tahun 2017, dan hal ini tidak sesuai dengan aturan dimana semestinya pemegang HGU menjadi penyumbang atau berkontribusi terhadap APBN.

Ketua M3D mengharap agar aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Kades Kommaruddin, karena tidak menjalankan tupoksinya dengan benar sebagai kades serta tidak berpihak kepada masyarakat, namun lebih berpihak kepada pihak perkebunan. (Dipa)

Bagaimana Menurut Anda