BPK Ajak Pemda Jaga Nama Baik Palembang yang Lagi ‘Naik Daun’

521

PALEMBANG, BERITAANDA – Komisioner BPK RI Hendra Susanto mengingatkan pemerintah daerah di seluruh Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menjaga nama baik wong Palembang yang lagi naik daun karena masuk jajaran kabinet Jokowi dan Ma’aruf Amin.

Jangan sampai ada ‘aji mumpung’ banyaknya pejabat Palembang di ibukota membuat pemerintah daerah lalai, bahkan mengabaikan standar kelayakan dan kepatuhan dalam menggunakan anggaran.

“Tidak ada istilah wong Palembang justru pengawasan lalai, tapi harus lebih dijaga nama baik Palembang jangan sampai ada wong Sumsel yang terjaring KPK, karena merasa banyak pejabat wong Palembang,” ujar Hendra Susanto, Kamis (31/10/2019).

Pria asli Lahat itu mengatakan, tidak ada pengecualian audit keuangan pemerintah daerah Sumsel dengan daerah lainnya, meski banyak unsur pimpinan wong Palembang. Seharusnya pimpinan daerah di Sumsel bersama-sama menjaga nama baik Sumsel dengan patuh menjalankan semua anggaran dan laporan keuangan.

“Pengawasan dan penindakan itu tetap dilakukan dan diperlukan kontrol sosial, sehingga jika ada audit yang terlewat maka masyarakat, media, dan LSM bisa bersama-sama mengingatkan bagian mana yang salah dan terlewatkan,” jelas dia.

Alumnus Universitas Sriwijaya itu mengatakan keberhasilan wong Palembang di Jakarta bukan karena bantuan dari penguasa, tapi karena kemampuan sendiri.

“Saya bisa sampai di BPK hingga kini karena saya ikut seleksi dari awal tanpa bantuan siapapun, begitu juga sosok wong Palembang lainnya yang sukses pada pemerintah juga berusaha berkat kinerja sendiri,” tegas dia.

Kepala Perwakilan BPK Sumsel Pemut Aryo Wibowo mengaku salut pada kepala daerah di Sumsel, karena sudah beberapa kali menemui kepala daerah yang berkomitmen menjaga nama baik pimpinan wong Palembang di pusat.

“Tidak ada ditemukan kepala daerah yang memanfaatkan pimpinan wong Palembang, tapi malah menjaga nama baik,” ujarnya.

Perlu diketahui, sejumlah wong Palembang berhasil masuk jajaran Menteri Jokowi-Amin Ma’aruf seperti Tiro Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri, Budi Karya Sumadi jadi Menteri Perhubungan, Edi Prabowo, Ketua KPK Firli, dan juga Komisioner KPK Hendra Susanto. (Febri)

Bagaimana Menurut Anda