Terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Pemilu, 21 Orang Ditetapkan Jadi Tersangka

330

GUNUNGSITOLI–SUMUT, BERITAANDA – Kepolisian Resort Nias menetapkan 21 tersangka pada kasus dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di TPS 2 di Desa Sifaoroasi Uluhou pada tanggal 17 April 2019 lalu.

“Peristiwa ini berawal dari laporan salah seorang saksi yang juga caleg, menyampaikan kalau di Desa Sifaoroasi Uluhou telah terjadi penambahan suara secara massal yang dilakukan oleh tersangka yang terdiri dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saksi partai, saksi caleg, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan masyarakat,” kata Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan SIK MH pada saat melakukan konferensi pers di Mapolres Nias, Kamis (20/6/2019).

Lanjut dia, setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan secara bertahap di Sentra Gakkumdu Kabupaten Nias, maka Sentra Gakkumdu merekomendasikan Polres Nias bahwa perbuatan yang terjadi di desa tersebut masuk kategori tindak pidana pemilu yang akan diproses oleh penyidik Polres Nias.

Selanjutnya, setelah dilakukan oleh penyidik oleh penyidik Polres Nias, maka 21 orang yang terdiri dari 7 anggota KPPS yaitu AH Alias Ama Kasto (35), BT alias Ama Nelis (38), YN alias Rina (24), BT alias Berkat (19), YN alias Ama Alber (31), ST (22), dan WF (19), kemudian 7 saksi partai antara lain YB alias Yasmin (25), MH alias Ina Karis (47), BB alias Ama Rida (37), DT alias Darma (18), FB alias Sadar (51), ML alias Ina Foris (29) dan KB alias Tanti (16), lalu 3 saksi caleg yakni KL alias Ama Fiki (39), YB alias Wima (35), dan EN alias Ama Casto( 32), 3 orang masyarakat antara lain JWB alias Ama Cindi (36), YB alias Ama Berta, dan YB (40) serta 1 PPL FB atas nama Ama Agnes ditetapkan tersangka dan akan dilimpahkan ke JPU.

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyidikan, pelanggaran tersebut tidak mengandung motivasi apapun. Semua murni hanya kesepakatan bersama dan keinginan masing-masing dari para tersangka,” terang dia.

“Para tersangka diancam Pasal 532 dengan ancaman penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000. Dan Pasal 554 ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam undang-undang,” pungkas Kapolres. (Ganda)

Bagaimana Menurut Anda