![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
MUARA ENIM, BERITAANDA – Kabupaten Muara Enim mendapat kepercayaan menjadi salah satu dari empat daerah di Indonesia yang ditetapkan sebagai lokasi fokus (lokus) pilot project nasional Program Reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk wilayah Sumatera, Muara Enim menjadi lokasi percontohan reformasi JKN yang akan menguji sejumlah perubahan dalam sistem pelayanan kesehatan sebelum diterapkan secara lebih luas secara nasional.
Muara Enim ditetapkan bersama tiga daerah lainnya, yakni Bandung, Makassar, dan Tulungagung.
Penetapan tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan RI dr. Obrin Parulian M.Kes saat beraudiensi dengan Plt. Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni M.Si bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru di Ruang Kerja Gubernur Sumsel, Jumat (2/10/2026).
Kesiapan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendukung penetapan Muara Enim sebagai lokasi pilot project reformasi JKN.
Saat ini, Kabupaten Muara Enim memiliki tujuh rumah sakit, terdiri dari empat rumah sakit milik pemerintah dan tiga rumah sakit swasta dengan total ratusan tempat tidur. Pada tingkat pelayanan primer, tersedia 24 puskesmas dan 31 klinik, ditambah puluhan tempat praktik dokter umum dan dokter gigi.
Dari sisi sumber daya manusia, fasilitas kesehatan di Muara Enim juga didukung puluhan dokter spesialis. Mayoritas fasilitas kesehatan pemerintah telah mengantongi akreditasi Paripurna maupun Utama. Kesiapan tersebut turut diperkuat dengan integrasi digital melalui penerapan rekam medis elektronik.
Selain fasilitas kesehatan, karakteristik wilayah Muara Enim yang cukup luas serta letaknya yang strategis di bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan menjadi pertimbangan lainnya. Kondisi tersebut dinilai mendukung pelaksanaan uji coba model pelayanan kesehatan baru sebelum dikembangkan untuk penerapan secara nasional.
Direktur Pelayanan Klinis Kementerian Kesehatan RI, dr. Obrin Parulian, menjelaskan, reformasi JKN akan berfokus pada tiga pilar utama. Pertama, Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP). Sistem ini mengubah pola rujukan berjenjang menjadi rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan dan kompetensi medis.
Dengan pola tersebut, pasien dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan medisnya. Sistem ini diharapkan membuat proses rujukan berlangsung lebih cepat dan tepat.
Kedua, Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kebijakan ini menerapkan 12 standar pelayanan rawat inap dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan, kenyamanan, dan privasi pasien. Ketiga, penerapan iDRG yang akan menggantikan sistem CBG’s dalam pembiayaan pelayanan kesehatan.
Penerapan iDRG ditujukan agar mekanisme pembiayaan lebih sesuai dengan biaya dan layanan medis yang diberikan kepada pasien. Ketiga pilar tersebut akan diperkuat dengan integrasi sistem digital nasional, termasuk SATUSEHAT Rujukan dan SISRUTE.
Integrasi ini memungkinkan penyelarasan data antara fasilitas pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan, sehingga koordinasi dan pemantauan pelayanan dapat dilakukan secara lebih efektif.
Plt. Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni M.Si menyatakan kesiapan pemerintah daerah menjalankan seluruh tahapan pilot project reformasi JKN.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya didampingi sejumlah kepala OPD serta Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs. Emran Tabrani M.Si.
Dukungan juga disampaikan Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yang memberikan apresiasi atas penetapan Muara Enim sebagai salah satu lokasi percontohan nasional reformasi JKN.
Pemerintah Pusat, Pemprov Sumsel, dan Pemkab Muara Enim selanjutnya akan memperkuat sinergi dan koordinasi selama pelaksanaan program.
Melalui pilot project ini, berbagai tantangan dalam penerapan reformasi JKN diharapkan dapat diidentifikasi sejak awal. Hasil pelaksanaan di Muara Enim nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam mendorong pelayanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan berkeadilan. (Angga)
