PADANGSIDIMPUAN, BERITAANDA – Anggota DPRD Padangsidimpuan memilih meninggalkan panggung kehormatan karnaval drumband dan defile HUT ke-80 Republik Indonesia yang digelar di Jalan Sudirman, depan Plaza ATC, Ahad (17/8/2025).
Penyebabnya, para wakil rakyat itu merasa ditempatkan tidak layak. Tempat duduk mereka disediakan di barisan paling belakang, tepat bersandar ke pagar Bank Sumut Syariah.
“Kita ditempatkan di deretan kursi paling belakang dan kursi plastik pula. Di depan kita ada ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Persatuan yang duduk di kursi sofa,” ujar Arjuna Sari Nasution, anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
Ia menyesalkan sikap panitia yang dianggap meremehkan keberadaan lembaga legislatif. Padahal, menurutnya, DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang semestinya mendapat penghormatan dalam acara sakral kenegaraan.
“Eksekutif, legislatif, dan yudikatif mestinya ditempatkan di deretan kursi yang layak. Bukan paling belakang, kursi plastik, dan bersandar ke pagar pula,” ujarnya lagi.
Arjuna juga mengingatkan bahwa Wali Kota Padangsidimpuan semestinya memperhatikan hal ini dengan mengingatkan jajarannya, khususnya panitia, agar belajar memahami aturan protokoler sehingga sikap meremehkan tidak kembali terulang.
Hal serupa dirasakan anggota DPRD lainnya, yakni Erwin Nasution dari PAN, Febriani Siregar dari NasDem, serta Sarifah Hannum dari PDI Perjuangan. Usai mengikuti upacara di Stadion HM Nurdin, mereka menuju panggung kehormatan di depan Plaza ATC.
Namun, alangkah terkejutnya mereka saat tidak menemukan kursi yang layak bagi anggota DPRD. Hanya tersedia satu sofa di barisan VIP dengan tulisan Ketua DPRD. Setelah mencari, mereka akhirnya menemukan sejumlah kursi plastik bertuliskan anggota DPRD. Ironisnya, di depannya justru berjejer sofa yang ditempati PKK dan DWP.
“Sejak kapan pula istri-istri pejabat yang tergabung di PKK lebih tinggi posisinya daripada anggota DPRD di Kota Padangsidimpuan ini?” gumam mereka.
Akhirnya, seluruh anggota DPRD yang hadir, kecuali Ketua DPRD yang duduk di barisan depan, sepakat meninggalkan lokasi karena merasa harga diri lembaga mereka direndahkan.
Meski panitia, bahkan Plt. Sekretaris Daerah, sudah mencoba mengejar dan meminta mereka bersabar, para wakil rakyat tetap menolak dianggap remeh. Mereka memilih beranjak pergi dari lokasi. [Anwar]
