Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Butuh Sinergi ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah

6

SORONG, BERITAANDA – Pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat membutuhkan sinergi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat terbagi dalam dua tahap, yakni penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah serta pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk memastikan kedua proses tersebut berjalan lancar, diperlukan bukan hanya partisipasi aktif masyarakat hukum adat, tetapi juga kerja sama antarpemerintah dan kementerian/lembaga.

“Kementerian ATR/BPN membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Sebab, untuk menindaklanjuti pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kami membutuhkan SK Pengakuan Masyarakat Hukum Adat yang diterbitkan oleh kepala daerah,” ujar Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, dalam kegiatan Diseminasi Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rabu (18/11/2026), di Kota Sorong.

Salah satu upaya Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat sinergi tersebut adalah menyosialisasikan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat secara langsung kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat setempat. Seperti yang dilakukan di Kota Sorong, Kementerian ATR/BPN mengumpulkan perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat untuk membahas bersama proses pemberian kepastian hak atas tanah ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan wilayah yang telah menjadi lokasi kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat pada 2021 oleh Universitas Cenderawasih. Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut, ditemukan sejumlah titik indikatif tanah ulayat yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Di Provinsi Papua Barat, titik-titik tersebut berada di Kabupaten Kaimana, Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Sementara itu, di Provinsi Papua Barat Daya, titik indikatif tanah ulayat tersebar di Kota Sorong, Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan, dan Tambrauw.

“Hasil inventarisasi dan identifikasi menjadi data awal yang dapat ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan setempat. Selanjutnya, akan dilihat apakah titik-titik indikatif yang memenuhi persyaratan dapat diproses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayatnya sesuai dengan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024,” terang Rezka Oktoberia di hadapan peserta diseminasi yang terdiri atas kalangan akademisi, NGO yang bergerak di bidang masyarakat adat, serta Forkopimda Provinsi Papua Barat Daya.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, menyambut baik upaya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat di wilayahnya. Ia berharap, melalui sosialisasi dan diseminasi informasi yang dilakukan Kementerian ATR/BPN, seluruh pihak, termasuk masyarakat adat, dapat memahami dan menjalankan proses pendaftaran tanah ulayat dengan baik.

“Kami mengharapkan tanah-tanah adat masyarakat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi ini dapat dicatatkan pengadministrasiannya. Kami juga berharap proses pencatatannya dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sehingga ke depannya tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait tanah adat,” ujar Wagub Papua Barat Daya.

Dalam kegiatan tersebut juga digelar diskusi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Universitas Papua, NGO seperti Landesa Indonesia, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari Suku Sawoi Hnya.

Setelah diskusi panel berakhir, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut Strategi Percepatan dan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Berita Acara tersebut memuat hasil kesepakatan mengenai pokok-pokok pembahasan antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Selain itu, dokumen tersebut juga mencantumkan rencana tindak lanjut yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan selanjutnya terkait pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat. (*)

Bagaimana Menurut Anda