Pastikan Pelayanan Sesuai Aturan, Irjen ATR/BPN Ingatkan Jajaran Utamakan Integritas

7

SORONG, BERITAANDA – Penguatan integritas aparatur menjadi kunci dalam memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan yang adil dan tepercaya. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Wahyu Widada, mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa berpedoman pada aturan dalam memberikan pelayanan maupun melaksanakan kegiatan administrasi lainnya.

“Sebelum bekerja atau bertindak, hendaknya kita mengutamakan dua hal, yaitu melihat aturan hukumnya, kemudian memahami proses bisnis atau standar operasional prosedur (SOP) yang benar. Sepanjang kita mengikuti aturan hukum, tidak ada permasalahan yang akan kita hadapi,” ujar Wahyu Widada saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Penguatan Integritas dan Pembangunan Zona Integritas di Kota Sorong, Rabu (18/11/2026).

Dihadapan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Papua Barat, Irjen ATR/BPN menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya diukur dari pemenuhan dokumen, indikator penilaian, maupun predikat yang diperoleh satuan kerja. Lebih dari itu, keberhasilan harus tercermin dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal kemudahan akses, transparansi biaya, dan penanganan pengaduan.

“Pertama, tidak ada calo. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan secara langsung tanpa melalui perantara yang tidak semestinya. Untuk mewujudkannya, informasi dan prosedur pelayanan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami. Kedua, tidak ada pungutan liar. Seluruh pelayanan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan biaya dan tarif yang berlaku, tanpa ada biaya di luar ketentuan maupun gratifikasi,” tegasnya.

Selain memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan, jajaran ATR/BPN juga diminta memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat. Setiap keluhan harus ditindaklanjuti dan dipantau hingga tuntas. Pengaduan yang masuk juga perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Lalu, tidak boleh ada pengaduan masyarakat yang diabaikan. Kanal pengaduan harus mudah diakses dan tersedia melalui berbagai sarana. Setiap pengaduan harus dipantau penyelesaiannya sampai tuntas. Jangan sampai ada masyarakat yang telah menyampaikan keluhan, tetapi tidak memperoleh kepastian penyelesaian,” pesannya.

Sesi pembinaan tersebut dimoderatori oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua Barat Keliopas Fenitiruma. Turut memberikan pengarahan, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Tanah Ulayat dan Tanah Komunal Bernardus Wijanarko.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Diseminasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 serta Dialog di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. (*)

Bagaimana Menurut Anda