Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi Kebijakan dari Kemenko Kumham Imipas

1

JAKARTA, BERITAANDA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima dua rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), Selasa (17/11/2026).

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penguatan kebijakan Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum dan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan mengatakan, rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran untuk dipelajari dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan kementerian.

“Rekomendasi kebijakan ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Menteri dan seluruh jajaran kementerian untuk kami pelajari. Pandangan dan masukan ini akan sangat baik bagi Kementerian ATR/BPN ke depan dalam mengelola tata kelola pemerintahan, utamanya di bidang pertanahan dan tata ruang,” ujar Ossy usai menerima rekomendasi di Jakarta.

Dua rekomendasi yang diterima tersebut meliputi Tata Kelola Diaspora Indonesia yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berbasis Jejaring serta Dukungan Aspek Materi Hukum Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Ossy, rekomendasi tersebut menjadi masukan positif bagi kementerian dan lembaga dalam memastikan setiap kebijakan yang dirumuskan tetap memperhatikan aspek hukum dan HAM.

“Rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sangat positif, berupaya agar seluruh kementerian dalam mengeluarkan kebijakannya juga tidak terlepas dari aspek hukum hak asasi manusia,” tuturnya.

Sepanjang 2026, Kemenko Kumham Imipas telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang rekomendasinya disampaikan kepada 50 kementerian dan lembaga. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan serta menentukan langkah strategis yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dokumen rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas, Otto Hasibuan. Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan identifikasi persoalan, didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dilengkapi solusi yang dapat diimplementasikan secara bersama.

Yusril berharap rekomendasi yang disampaikan tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan nyata dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di setiap kementerian dan lembaga.

“Saya berharap agar rekomendasi yang disampaikan ini mempunyai bobot yang jelas bagi kita semua. Kualitasnya tidak diukur dari panjangnya naskah atau banyaknya rapat yang dilalui. Ukurannya adalah apakah instansi penerima dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan apakah persoalan yang telah kita selesaikan dapat berkurang,” pungkas Yusril. (*)

Bagaimana Menurut Anda