BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menangani konflik antara manusia dan satwa liar di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), yang selama ini menjadi persoalan serius bagi masyarakat setempat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Presiden menunjukkan kepemimpinan langsung dan komitmen nyata dalam penanganan konflik manusia dan satwa liar di TNWK.
“Ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah konkret negara dalam menjawab persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Menurut Gubernur, Presiden memahami secara mendalam dampak luas konflik gajah yang terjadi hampir setiap tahun, mulai dari kerusakan lahan pertanian hingga ancaman keselamatan warga di desa-desa penyangga kawasan konservasi.
“Konflik gajah ini tidak hanya menyangkut isu lingkungan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat. Presiden memahami keresahan warga yang harus hidup dalam ancaman berulang,” katanya.
Sebagai bentuk tanggung jawab negara, Presiden Republik Indonesia berkomitmen mengalokasikan sumber daya nasional untuk mendukung pembangunan pembatas permanen di kawasan Taman Nasional Way Kambas. Infrastruktur tersebut dirancang sebagai solusi struktural jangka panjang.
“Pembatas yang akan dibangun bersifat permanen dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip ekologis agar keseimbangan ekosistem serta habitat satwa tetap terjaga,” jelas Gubernur.
Ia menekankan bahwa kebijakan Presiden bertujuan menciptakan perlindungan yang adil dan seimbang antara keselamatan masyarakat dan kelestarian satwa liar.
“Negara harus hadir melindungi masyarakat tanpa mengorbankan gajah Sumatera dan fungsi kawasan konservasi. Inilah pendekatan yang adil dan berimbang,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mengintensifkan upaya mitigasi konflik manusia dan gajah Sumatera di kawasan TNWK. Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembangunan tanggul pengaman sepanjang kurang lebih 11 kilometer di Kecamatan Way Jepara.
“Way Jepara merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konflik manusia dan gajah tertinggi. Karena itu, pembangunan tanggul pengaman kami rencanakan sebagai solusi struktural,” ujar Rahmat.
Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Lampung telah mengajukan dukungan anggaran kepada pemerintah pusat sebagai bentuk keseriusan daerah dalam penanganan konflik satwa liar secara berkelanjutan.
“Kami telah mengajukan proposal pembangunan tanggul pengaman senilai sekitar Rp105 miliar kepada Menteri Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Saat ini, realisasinya terus kami dorong agar dapat dilaksanakan pada tahun berjalan,” katanya.
Tanggul pengaman tersebut dirancang sebagai barier fisik untuk membatasi pergerakan gajah liar agar tidak keluar dari zona konservasi, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat desa di sekitar TNWK.
“Mitigasi konflik dilakukan secara adaptif. Setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, sehingga penanganannya pun disesuaikan, baik melalui pembangunan tanggul, pagar kejut listrik, maupun pagar kawat sesuai kebutuhan di lapangan,” tambahnya.
Gubernur Lampung kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemangku kepentingan agar rencana tersebut dapat segera terealisasi.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola taman nasional, dan masyarakat, kami optimistis konflik satwa liar di Way Kambas dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
