BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Provinsi Lampung mencatatkan prestasi membanggakan dengan menjadi daerah berinflasi terendah secara nasional, yakni sebesar 0,30 persen hingga Oktober 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Selasa (11/11/2025).
Amalia menjelaskan, hingga Oktober 2025 inflasi Indonesia masih terkendali dalam kisaran target nasional sebesar 2,5 ± 1 persen. Berdasarkan data BPS, tercatat 37 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sementara 1 provinsi, yaitu Papua, justru mengalami deflasi sebesar -0,92 persen.
Dari 37 provinsi tersebut, Lampung menempati posisi terendah secara nasional dengan tingkat inflasi 0,30 persen. Beberapa provinsi yang mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen) antara lain Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), Sulawesi Tengah (3,60 persen), dan Aceh (3,58 persen).
Amalia menilai capaian Lampung ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan utama. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berjalan efektif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar rutin di berbagai wilayah.
Selain inflasi, Amalia juga memaparkan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025 yang mencapai 5,04 persen (year-on-year). Angka tersebut menandakan perekonomian nasional masih tumbuh stabil di tengah dinamika ekonomi global.
Secara regional, Maluku Utara menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, yakni 39,10 persen, diikuti Sulawesi Tengah (7,79 persen) dan Kepulauan Riau (7,48 persen). Sementara itu, dua provinsi mengalami kontraksi, yaitu Papua Tengah (-16,11 persen) dan Papua Barat (-0,13 persen).
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga inflasi di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten di seluruh Indonesia. (Katharina)
