![](https://beritaanda.net/wp-content/uploads/2026/04/Stop-Narkoba-2026.jpg")
JAKARTA, BERITAANDA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pengelompokan tersebut didasarkan pada sejumlah aspek, mulai dari kondisi dan luas lahan terbakar, riwayat kejadian kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak, hingga status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, penertiban tersebut menyasar 11 perusahaan dengan rekomendasi penanganan yang berbeda, mulai dari pembatalan seluruh atau sebagian HGU hingga tidak diterbitkannya HGU baru.
“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” kata Nusron dalam konferensi pers rapat koordinasi (rakor) evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Ketiganya adalah PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM dengan luasan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Rekomendasi pembatalan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, diantaranya luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kebakaran yang terjadi berulang, tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.
Klaster kedua mencakup PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 sehingga tanahnya akan diambil alih oleh negara.
Sementara itu, klaster ketiga terdiri atas tiga perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi ketiga perusahaan tersebut. Selain itu, Nusron merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengevaluasi IUP yang telah dimiliki perusahaan.
“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” jelas Nusron.
Adapun klaster keempat mencakup PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Perusahaan ini direkomendasikan untuk mengalami pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar kurang dari 50 persen.
Sedangkan klaster kelima mencakup tiga perusahaan yang masih dalam proses pendalaman, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Terhadap ketiga perusahaan tersebut, ATR/BPN masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan dan pengukuran untuk memastikan besaran HGU yang akan dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian.
“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron. (*)
