MAGELANG-JATENG, BERITAANDA – Pembatalan pelaksanaan ibadah haji 2021 yang terjadi di Indonesia menuai beragam tanggapan. Tidak terkecuali bagi kalangam politisi dan juga ulama.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Magelang, Abdul Aziz mengungkapkan kekecewaannya karena Indonesia tidak mendapatkan kuota haji, padahal beberapa negara lain bisa mendapatkan kuota haji tersebut.
“Kami menyayangkan, karena ada beberapa negara masih diberikan kuota haji,” ungkapnya pada BERITAANDA, Jumat (11/6).
Ia berpendapat Indonesia harusnya lebih bisa bernegosisasi dengan pemerintah Arab Saudi agar dapat diberikan kuota haji. “Kemampuan pemerintah seharusnya bisa bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi,” kata Aziz.
Dirinya berpendapat keputusan Menteri Agama yang mengumumkan batalnya keberangkatan haji di tahun 2021 ini adalah sikap pemerintah yang kurang tepat.
Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Magelang, Chamami tidak mempersalahkan batalnya ibadah haji tersebut. Ia menilai pemerintah justru melindungi warganya.
Dirinya juga berpendapat keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat, karena menyangkut persiapan ibadah haji yang diperlukan membutuhkan waktu yang tidak singkat.
“Karena dalam waktu yang sesingkat ini persiapannya pasti nggak bisa, seperti visa kerajaan Arab Saudi kan nggak bisa diatur oleh kita,” tandasnya.
Terkait pemberitaan penyalahgunaan dana haji oleh pemerintah, dirinya tidak mempercayai hal tersebut, mengingat pemerintah dipimpin oleh wakil presiden yang mengerti akan hukum Islam.
“Ya nggak mungkin pemerintah menggunakan dana haji tanpa bicara hukum. Kan ada wapres yang ngerti hukum Islam, jadi mesti hati-hatilah. Itulah pentingnya negara dipimpin orang yang pinter agama atau alim,” pungkas Chamami. [Faisal]
