BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara virtual melalui video conference, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Kamis (27/5).
Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan, baik tujuan pemerintah, program, dan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien.
“Mengikuti prosedur itu penting, tapi lebih penting tercapainya target yang telah diterapkan, karena yang ditunggu rakyat adalah hasilnya, manfaatnya. Pengawasan harus menjamin tidak ada yang disalahgunakan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap penyelewengan, terutama dimasa pandemi seperti ini,” kata Presiden.
Menurut Presiden Joko Widodo, tahun 2021 adalah tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional, oleh karenanya dibutuhkan orkestrasi yang betul-betul terkelola dengan baik. “Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir 700 triliun yang harus direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran agar ekonomi kita bisa bangkit kembali,” tuturnya.
Pada rakornas tersebut, Presiden juga meminta kepada para menteri, lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil rapat Koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 dengan baik dan profesional. Memberikan akses dan informasi akurat, jangan sampai pekerjaan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menjadi terhambat. [Katrine]
