TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, didampingi Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 kepada DPRD setempat, Senin (28/7/2025).
LPj ini diserahkan dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 yang dipimpin Ketua DPRD Tapsel, Rahmat Nasution, didampingi Wakil Ketua Abdul Basith Dalimunthe dan Borkat.
Bupati Tapsel Gus Irawan menyebut, penyampaian LPj ini merupakan amanat Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Karena itu, hal ini menjadi bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah.
Dihadapan pimpinan dan anggota dewan, Gus Irawan merincikan realisasi capaian APBD Tapsel tahun 2024. Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,59 triliun dan terealisasi Rp1,52 triliun atau 95,72 persen. Artinya, terdapat kekurangan sebesar Rp68,09 miliar dari target.
Belanja daerah direncanakan Rp1,70 triliun dan terealisasi Rp1,56 triliun atau 91,68 persen. Artinya, terdapat sekitar Rp142 miliar yang belum terealisasi. Sementara penerimaan pembiayaan direncanakan Rp115,36 miliar dan terealisasi Rp117,78 miliar atau 102,09 persen.
“Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, sama sekali tidak direncanakan di tahun 2024,” jelas Bupati Tapsel Gus Irawan sembari menyerahkan LPj pelaksanaan APBD di masa pemerintahan Bupati Tapsel Dolly Pasaribu tersebut.
Pada kesempatan itu, Bupati Gus Irawan juga menyampaikan bahwa terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024, Pemkab Tapsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini WTP merupakan bentuk pengakuan tertinggi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, yang dinyatakan bebas dari salah saji material. Dengan capaian tahun 2024 ini, maka Pemkab Tapsel telah meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut dari BPK RI.
“Pemkab Tapanuli Selatan termasuk dalam jajaran daerah yang berhasil menjaga konsistensi tata kelola anggaran yang baik dan profesional,” jelas Bupati Gus Irawan.
Capaian ini pun diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin menjadikan capaian ini sebagai pijakan untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja di semua sektor. Demi mewujudkan pelayanan yang prima bagi masyarakat,” tambah Gus Irawan.
Paripurna itu dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi, seperti Fraksi Golkar, Gerindra, PAN, NasDem, Hanura, Persatuan Demokrat Sejahtera, dan Solidaritas Nusantara.
Rapat ini turut dihadiri para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan jajaran pejabat daerah. [Anwar]
