SEKADAU-KALBAR, BERITAANDA – Bupati Sekadau Aron membuka rapat koordinasi [rakor] pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang dilaksanakan di mess pemda setempat, Selasa (28/9) pagi.
Kadis Sosial Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Afronius Akim Sehan mengatakan, pihaknya wajib memberikan pelayanan perlindungan anak dan perempuan.
“Pada tahun 2020, laporan Simplik PPA tercatat 9 kasus dengan korban 11 orang ibu dan anak, dalam hal kasus seksual. Tren ini meningkat dari angka kasus sebelumnya,” beber Afron.
Ditegaskan Afron, diperlukan strategi dalam rangka penghapusan kekerasan perempuan dan anak dapat menjangkau seluruh instansi, baik pemerintah maupun swasta serta organisasi perempuan dan anak.
Sementara itu, Bupati Aron memaparkan bahwa dampak kekerasan rumah tangga sangat komplek berpengaruh pada ketahanan individu dan keluarga.
“Pemerintah telah mengeluarkan beberapa dasar hukum dalam penanganan kekerasan rumah tangga atau KDRT. Hal ini penting untuk membantu pemulihan korban KDRT,” tukas Aron.
Ditegaskan Aron, korban KDRT mendapatkan hak-hak sesuai undang-undang. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi kasus mengkhawatirkan, karena pelaku kekerasan tidak kasat mata. Seperti mendidik anak dalam rumah tangga dengan memukul tidak dibenarkan, dan masuk kategori kekerasan terhadap anak.
“Faktor tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak dipengaruhi kondisi ekonomi, termasuk dalam situasi pandemi Covid-19, dimana ekonomi masyarakat turun naik, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga,” timpal bupati.
Terakhir, Aron mengajak semua pihak untuk dapat berupaya melindungi serta mencegah kekerasan kepada ibu dan anak dalam rumah tangga.
“Merupakan tanggung jawab publik. Semua kerabat, keluarga, maupun aparat pemerintah dapat melakukan pengawasan agar tindakan kekerasan tidak terjadi,” tutup Aron saat membuka kegiatan. (Arni)
