GUNUNGSITOLI-SUMUT, BERITAANDA – Wakil Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, SE M.Si membuka secara resmi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Gunungsitoli tahun 2021, Kamis (18/3).
Wakil Walikota menyatakan bahwa kegiatan musrenbang yang dilaksanakan pada hakekatnya merupakan upaya lebih lanjut dalam penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan akhir RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2022 berdasarkan rancangan rencana kerja perangkat daerah yang telah diselaraskan dengan rumusan hasil musrenbang kecamatan, rumusan hasil forum perangkat daerah, kebijakan pemerintah tingkat atas serta pokok-pokok pikiran DPRD, yang keseluruhannya digunakan sebagai bahan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli tahun 2022.
“Dalam menyikapi tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis, maka diperlukan penajaman skala prioritas dan perencanaan yang terukur, mengingat tuntutan terhadap keadilan dan pemerataan pembangunan merupakan aspek yang wajib diimplementasikan secara arif, proporsional dan mengutamakan kepentingan umum,” jelas dia.
Di akhir arahannya beliau berharap kepada para pemangku kepentingan pembangunan dan semua elemen masyarakat Kota Gunungsitoli agar mengawal setiap tahapan perencanaan dengan memberikan sumbangan saran maupun koreksi terhadap rumusan yang telah ada, sehingga pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah Kota Gunungsitoli.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara H. Rajali, S.Sos, MSP mewakili Gubernur Sumatera Utara menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan sosial, pemerintah pusat kembali menegaskan bahwa pendekatan penyusunan RKP tahun 2022 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program priority.
“Penguatan tersebut dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial,” ujarnya.
Lanjutnya, dalam upaya pencapaian target pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami meminta agar pemerintah kabupaten/kota dapat mempedomani dan menselaraskan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan kabupaten/kota dengan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara. [Ganda]
