PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, BERITAANDA – Polemik kepemimpinan Bupati PALI Asgianto dan Wakil Bupati PALI Iwan Tuaji terus menghangat. Sorotan publik kian tajam terutama terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp12 miliar, yang memicu desakan pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan.
Isu tersebut kembali mencuat setelah pengadaan dua unit Toyota Land Cruiser mewah disorot publik. Suasana semakin panas ketika mantan Bupati PALI, Heri Amalindo, membantah pernah menginstruksikan penganggaran kendaraan tersebut.
Menanggapi hal itu, tokoh politik PALI, H. Eftiyani SH menegaskan, bahwa seorang kepala daerah tidak bisa serta-merta lepas tangan dari kebijakan anggaran yang disahkan di masa kepemimpinannya.
“Ini soal miliaran rupiah uang rakyat dalam APBD. Mustahil seorang kepala daerah tidak mengetahui dokumen yang ia sendiri tanda tangani. Anggaran disusun, diverifikasi, dan disahkan ketika beliau masih menjabat. Kalau sekarang mengaku tidak tahu, publik wajar bertanya, benar tidak tahu, pura-pura lupa, atau ada yang ditutupi?” tegas Eftiyani, Senin (18/8/2025).
Ia menilai kebijakan pengadaan kendaraan tersebut jelas lahir pada masa kepemimpinan Heri Amalindo, sehingga tidak adil jika kini seolah dibebankan kepada pemerintahan baru, Asgianto–Iwan Tuaji.
“Jangan ajari rakyat melupakan jejak kekuasaan. Kepemimpinan bukan panggung sandiwara tempat bisa lepas peran saat lampu sorot padam. Jika hari ini rakyat kecewa, jangan buru-buru menunjuk orang lain, karena mungkin luka itu ditorehkan sejak dulu,” ujarnya.
Menurut Eftiyani, tanggung jawab keuangan daerah tetap berada di pundak kepala daerah.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tapi juga moralitas kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak lari dari kenyataan. Jika ada yang salah, akui, jangan membangun narasi pembelaan diri yang justru merusak akal sehat publik,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa sebelumnya, pada 2022, Pemkab PALI pernah menganggarkan mobil mewah Jeep Wrangler Rubicon.
“Apakah itu juga beliau tidak tahu?. Kenapa tidak pernah dijelaskan terbuka ke publik?. Ini bukan sekali, tapi pola berulang. Maka wajar publik mempertanyakan kejujuran dan integritas pemimpin,” tambahnya.
Eftiyani menegaskan bahwa Asgianto–Iwan Tuaji tidak memiliki kewenangan menetapkan anggaran belanja saat penganggaran mobil dilakukan, karena kala itu mereka belum dilantik.
“Kembali lagi, ini soal kejujuran. Berani atau tidak pemimpin terdahulu jujur kepada publik. Selain itu, TPAD juga harus berani bersuara,” jelasnya.
Mengutip pernyataan Ketua DPRD PALI, Ubaidillah, pada 11 Agustus 2025 yang lalu, Eftiyani menyebutkan bahwa pengadaan mobil dinas memang tertuang dalam DPA 2024 dengan total anggaran Rp12 miliar. Dana itu bukan hanya untuk mobil bupati, tetapi juga kendaraan tamu dan keperluan lainnya. Pernyataan tersebut menepis klaim bahwa penganggaran terjadi tanpa sepengetahuan kepala daerah.
Eftiyani menyerukan agar masyarakat tidak diam. “Rakyat jangan dibodohi. Uang negara adalah uang rakyat. Kalau ada pejabat pura-pura lupa atau menutup-nutupi, rakyat berhak menuntut kejujuran,” tegasnya.
Lebih jauh, ia berharap polemik ini menjadi pelajaran agar masyarakat lebih kritis dalam menilai rekam jejak pemimpin.
“PALI butuh pemimpin jujur, berani, dan bertanggung jawab. Bukan pemimpin yang pandai berdalih, tapi lemah dalam tanggung jawab,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar publik tidak gegabah membandingkan kepemimpinan Asgianto–Iwan Tuaji yang baru enam bulan berjalan dengan pemimpin sebelumnya yang berkuasa 12 tahun.
“Pertanyaannya, bagaimana bisa dibilang mundur, kalau dari dulu saja maju pun belum,” sindirnya.
Meski demikian, Eftiyani mengajak semua pihak memberi kesempatan bagi Asgianto–Iwan Tuaji untuk membuktikan kinerjanya.
“Mari beri ruang bagi mereka untuk berkarya, karena mereka adalah pemimpin pilihan rakyat. Yang penting, kedepankan sikap rendah hati dan keterbukaan. Jika mampu menurunkan ego dan merangkul semua pihak, bersama kita bisa membawa PALI menuju perubahan yang lebih baik,” tutupnya. (Tim/Amd)
