BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2026.
SNLIK merupakan kegiatan survei yang bertujuan untuk mengukur tingkat literasi (pemahaman) dan inklusi (akses serta penggunaan) layanan keuangan masyarakat Indonesia. Indeks ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan program edukasi keuangan yang lebih tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.
Pada tahun 2026, SNLIK direncanakan mengambil sebanyak 75.000 sampel rumah tangga di seluruh Indonesia, jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan survei sebelumnya.
Peningkatan jumlah sampel tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan data regional serta mendukung perumusan kebijakan berbasis hasil survei, baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.
Survei dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 18 Februari 2026, dengan melakukan pendataan langsung ke setiap sampel yang telah ditentukan.
Pendataan dilakukan oleh petugas survei yang telah mendapatkan pelatihan dari OJK, BPS, dan LPS pada tanggal 26–28 November 2025 (tahap I) serta 19–21 Februari 2026 (tahap II), sehingga petugas siap menjalankan kegiatan survei secara profesional.
Untuk Provinsi Lampung, pelaksanaan survei dilakukan di 15 kota dan kabupaten, melibatkan 119 petugas lapangan, serta mendapat monitoring dan pendampingan dari BPS dan OJK Provinsi Lampung.
Diharapkan, melalui pelaksanaan survei ini dapat diperoleh data mengenai indeks literasi dan inklusi keuangan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dan program literasi dan inklusi ke depan.
“Masyarakat Provinsi Lampung yang nantinya berkesempatan menjadi responden kiranya dapat memberikan informasi yang memadai terhadap pertanyaan-pertanyaan survei yang diberikan,” ujar Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy.
Secara umum, SNLIK menjadi instrumen penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami keuangan serta seberapa luas mereka memanfaatkan produk layanan keuangan formal, seperti perbankan, asuransi, dan pasar modal di Indonesia.
“Semoga kegiatan survei ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dukungan masyarakat Lampung sangat diharapkan agar diperoleh hasil yang optimal untuk kemajuan Provinsi Lampung,” tutup Otto. (*)
