TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Pemkab Tapsel) melangkah maju dalam agenda besar pembangunan manusia dengan menyiapkan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang ditujukan untuk memutus mata rantai kemiskinan baik secara struktural maupun kultural.
Program ini ditandai dengan rapat persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi calon siswa, yang dipimpin langsung oleh Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Kamis (25/9/2025).
Dalam arahannya, Gus Irawan menegaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat bukan sekadar program lokal, melainkan wujud nyata amanat konstitusi untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi seluruh anak bangsa, khususnya mereka yang berasal dari keluarga pra-sejahtera.
“Kita patut bersyukur, karena di Sumut hanya Tapanuli Selatan yang mendapat kepercayaan untuk melaksanakan Sekolah Rakyat. Tujuannya jelas, memutus mata rantai kemiskinan. Ini bukan sekadar kebijakan, tapi tugas yang amat mulia,” ujarnya penuh semangat.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Tapsel akan membangun gedung sekolah permanen di atas lahan seluas 10 hektare dengan estimasi anggaran Rp200–250 miliar. Sambil menunggu pembangunan rampung, kegiatan belajar akan dipusatkan sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Siharang-Karang, Kota Padangsidimpuan.
Bupati juga menekankan pentingnya peran lintas elemen, mulai dari camat, kepala desa, lurah, hingga orang tua siswa. Ia meminta agar orang tua turut mendampingi anak-anaknya dalam masa adaptasi awal.
“Kalau ada anak yang rindu orang tuanya, jangan dibiarkan menyerah. Bawa orang tuanya, dampingi anaknya. Kita ingin mereka tumbuh dengan semangat baru, bebas dari belenggu kemiskinan melalui pendidikan,” pinta Bupati.
Kepala Bappeda Tapsel, Chairul Rizal Lubis menjelaskan, bahwa MPLS akan diikuti oleh siswa dari keluarga pra-sejahtera kategori desil I dan II. Selama pendidikan, mereka akan tinggal di lokasi khusus dengan sistem asrama, didampingi 1 kepala sekolah, 12 guru, serta tenaga kesehatan.
Seluruh kebutuhan pokok siswa akan ditanggung pemerintah, mulai dari makan tiga kali sehari plus camilan, fasilitas kesehatan, hingga bimbingan belajar intensif.
Acara persiapan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Sofyan Adil, para asisten, pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, hingga koordinator Program Keluarga Harapan (PKH).
Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa sekolah rakyat bukan hanya program pendidikan, melainkan sebuah gerakan kolektif yang dirancang untuk mengubah wajah pembangunan sosial di Tapanuli Selatan.
Dengan dimulainya program ini pada 30 September 2025 mendatang, Tapanuli Selatan menorehkan sejarah baru, menjadi kabupaten pertama di Sumut yang menghadirkan sekolah rakyat sebagai instrumen strategis dalam menyiapkan generasi masa depan yang lebih mandiri, cerdas, dan terbebas dari jerat kemiskinan. [Anwar]
