TAPANULI SELATAN, BERITAANDA – Sebanyak 10 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari daerah pemilihan tujuh (dapil 7) melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Rabu (9/7/2025).
Mereka adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar, dan Syamsul Qamar dari Partai Golkar. Kemudian Abdul Rahim Siregar (PKS), Roby Agusman Harahap (NasDem), Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra), Syahrul Efendi Siregar (PDIP), Tondi Roni Tua (Demokrat), Muniruddin (PKB) dan Hermansyah Lubis (PAN).
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2024. Kegiatan serupa juga telah dan akan dilaksanakan di empat pemerintahan daerah lainnya di wilayah Tabagsel.
Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga bersama Sekretaris Daerah Sofyan Adil, para asisten, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyambut dengan ramah kedatangan para legislator provinsi tersebut.
Gus Irawan menjelaskan bahwa saat ini Tapsel mengalami kondisi ruang fiskal yang sempit atau anggaran terbatas akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Jumlah pemangkasan tersebut mencapai Rp113,5 miliar, dan menjadi yang terbesar diantara seluruh kabupaten/kota di Sumut.
Disisi lain, banyaknya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada periode sebelumnya menyebabkan anggaran Pemkab Tapsel harus dialihkan untuk menutupi tambahan gaji atau belanja pegawai, yang jumlahnya mencapai Rp200 miliar.
“Situasi global dan nasional saat ini sangat berdampak pada daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar, sementara belanja pegawai meningkat sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah bagi kami,” ungkap Gus Irawan.
Bupati Tapsel pun meminta bantuan kepada anggota DPRD Sumut, khususnya dari dapil 7, agar memperjuangkan penambahan alokasi pembangunan dan transfer dana provinsi ke Tapsel, khususnya untuk infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan.
Menurutnya, saat ini Pemkab Tapsel tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian sebagai upaya mendukung ketahanan pangan daerah. Program ini juga selaras dengan kebijakan nasional yang sedang digencarkan oleh pemerintah pusat.
“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan dari pemerintah provinsi tetap maksimal, meski di tengah situasi sulit yang sama-sama kita rasakan,” terangnya.
Ketua Rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman, mengakui kondisi keuangan daerah saat ini cukup sulit ditengah kebijakan efisiensi anggaran secara nasional. Ia juga menyampaikan bahwa terjadi hambatan dalam pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pemprov Sumut ke seluruh kabupaten/kota, dengan total mencapai Rp2,8 triliun.
Rombongan DPRD Sumut sebelumnya telah mengunjungi Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Pemkot Padangsidimpuan, dan selanjutnya akan ke Mandailing Natal (Madina). Disetiap daerah yang dikunjungi, semua pemerintah daerah menyampaikan keluhan dan harapan yang serupa dengan Tapsel.
“Kami telah berdiskusi dengan Gubernur. Dana sebesar Rp2,8 triliun itu akan dibayarkan secara bertahap, karena harus disesuaikan dengan kondisi fiskal dan efisiensi belanja. Aspirasi dari daerah akan kami tampung dan bahas dalam rapat paripurna mendatang,” ujar Roby. [Anwar]
