BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Senin (2/6/2025).
Kunjungan tersebut membahas sejumlah permasalahan bongkar muat diberbagai pelabuhan di Lampung, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh dan tantangan yang dihadapi oleh pengusaha di sektor tersebut.
Menanggapi keluhan itu, Gubernur Mirza menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penyelesaian permasalahan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa persoalan ini akan ditangani secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.
“Kami memahami persoalan yang terjadi dan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini KSOP dan Ditjen Hubla Kemenhub, agar solusi terbaik bisa dihasilkan untuk semua pihak,” ujar Gubernur Mirza.
Diketahui, persoalan yang dihadapi perusahaan bongkar muat di Lampung antara lain maraknya perang tarif yang menyebabkan harga jasa di bawah standar operasional minimal. Hal ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan buruh. Selain itu, dugaan adanya monopoli pasar oleh perusahaan besar menyebabkan persaingan tidak sehat dan ketimpangan dalam distribusi pekerjaan di sektor bongkar muat.
Menanggapi hal itu, Pemprov Lampung melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Perhubungan akan menelaah dan mengevaluasi kondisi yang ada guna merumuskan langkah-langkah strategis penyelesaian.
“Kami akan tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Jika regulasinya jelas, maka akan kami tindak lanjuti secara tegas. Tujuannya agar ke depan, baik buruh maupun pengusaha dapat menikmati kondisi yang lebih baik,” tegas Mirza.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Koperasi TKBM Panjang, Agus Sujatma, menyampaikan pentingnya dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pak Gubernur atas waktunya menerima kami. Harapan kami ke depan akan lahir regulasi atau kebijakan yang adil dan menguntungkan semua pihak,” ujar Agus.
Sementara itu, Ketua APBMI Lampung, Gaganden mengungkapkan, bahwa sebagian besar perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Panjang kini berada dalam kondisi sulit akibat monopoli pasar dan perang harga.
“Dari 59 perusahaan bongkar muat yang terdaftar, hanya 29 yang masih aktif, dan dari jumlah itu, hanya 12 perusahaan yang rutin melakukan kegiatan bongkar muat. Kami sangat berharap Gubernur dapat hadir menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. (Katharina)
