JAKARTA, BERITAANDA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni M.Si, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua, menggantikan Mayjen TNI (Purn) Ramses Aburaksa Limbong.
Pelantikan berlangsung pada Senin (7/7/2025) pukul 13.00 WIB di Gedung A Kantor Kemendagri, Jakarta.
Penunjukan ini menjadi momen bersejarah bagi Fatoni, karena menjadikannya satu-satunya pejabat yang pernah dipercaya menduduki jabatan Pj Gubernur di empat provinsi berbeda, yakni Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan kini Papua.
Rekam Jejak dan Pengakuan Nasional
Fatoni bukan sosok baru di dunia birokrasi nasional. Selain menjabat sebagai Dirjen Bina Keuangan Daerah, ia juga dikenal memiliki rekam jejak kuat di bidang kebijakan fiskal dan otonomi daerah. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Dana Bagi Hasil (DBH), Kepala Seksi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat, serta pernah menjadi ajudan Gubernur Lampung.
Saat menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara, Fatoni masuk tiga besar Penjabat Gubernur Terbaik se-Indonesia versi Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyabet dua penghargaan bergengsi dari Mendagri dan Tempo Media Group pada 30 Agustus 2024, yakni sebagai Pj Gubernur dengan Total Kinerja Terbaik, dan Pj Gubernur dengan Kinerja Terbaik di Bidang Ekonomi Daerah.
Profil Singkat Agus Fatoni
Agus Fatoni lahir di Bahuga, Way Kanan, Lampung, pada 6 Juni 1972. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Bandar Lampung, lalu menempuh pendidikan D3 di STPDN Jatinangor (1994), S1 di Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta (1999), serta S2 dan S3 di Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran (2003 dan 2009).
Kariernya di pemerintahan dimulai sebagai PNS di Kantor PMD Provinsi Dati I Lampung pada 1994. Setahun kemudian, ia menjadi ajudan Gubernur Lampung, lalu meniti jenjang karier hingga menjabat sebagai Kepala Bagian Protokol Kemendagri (2012) dan Kepala Staf Pribadi Mendagri (2013).
Selain karier formal, Fatoni juga aktif diberbagai organisasi nasional diantaranya:
- Ketua Umum Pujangga Nusantara (2009–sekarang),
- Ketua Umum Forum Koordinasi Protokol Indonesia (2014–sekarang), dan
- Wakil Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2022–sekarang).
