BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, membuka kegiatan sinkronisasi arah kebijakan nasional dan daerah bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, bertempat di Gedung Pusiban, kompleks kantor Gubernur Lampung, Jumat (18/10/2024).
Pj. Gubernur mengatakan bahwa pertemuan hari ini memiliki makna strategis sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan APBD tahun anggaran 2025.
“Saya mengajak semua yang hadir disini membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.
Menurut Pj. Gubernur, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025 perlu dilakukan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah, yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, rencana kerja perangkat daerah, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri sekaligus Pj. Gubernur Sumatera Utara Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si dalam paparannya saat jadi keynote speaker mengatakan, bahwa saat ini di Kemendagri telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025, oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi.
“Pedoman penyusunan APBD ini setiap tahun berubah, karena ada regulasi baru, ada kebutuhan baru, dan ada penyesuaian. Permendagri inilah yang kemudian dijadikan pedoman untuk menyusun APBD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.
“Hari ini kami sosialisasi bersama Tim Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, sehingga kita bisa sharing bagaimana itu regulasinya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana tata kelola terkait dengan keuangan daerah,” lanjut Agus Fatoni
Agus Fatoni juga mengatakan bahwa hal ini penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kapasitas agar APBD dapat dilaksanakan dengan baik, dan dipertanggung jawabkan dengan baik pula. (Katharina)
