MAGELANG-JATENG, BERITAANDA – Rencana pemerintah mengenakan Pajak Penambahan Nilai (PPN) pada sembilan bahan pokok (sembako) dan sekolah sontak membuat masyarakat kaget. Penolakan terkait hal tersebut juga datang dari tokoh agama maupun politisi di daerah.
Ketua Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Magelang, Jumari, menolak tegas rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, rencana Sekolah dikenai PPN adalah berlebihan dan tidak sesuai dengan kultur pendidikan di Indonesia.
“Jelas tidak setuju, rakyat itu sudah susah jangan dibebani yang lebih berat lagi,” tegas Jumari.
“Pendidikan di Indonesia yang atas inisiasi kelompok masyarakat, termasuk Muhammadiyah jauh lebih banyak dari pada yang dikelola negara,” kata Jumari pada BERITAANDA, Rabu (13/6).
Ia menilai penambahan PPN pada sekolah akan menimbulkan resiko, diantaranya adalah sektor pendidikan yang akan didominasi oleh pengusaha yang orientasinya pada bisnis.
“Diantara resiko jika sekolah dikenai PPN, nanti pendidikan didominasi oleh pengusaha yang orientasinya cenderung bisnis,” terangnya.
Jumari mengungkapkan sekolah yang biayanya mahal sekalipun tidak perlu dikenakan PPN, karena sekolah sifatnya non profit.
Dirinya menilai pemerintah perlu menjadwal ulang prioritas program yang akan dijalankan. “Mestinya negara ketika kesulitan keuangan, sebaiknya melakukan reschudiling prioritas programnya,” kata Jumari.
Sama dengan Muhammadyah Kabupaten Magelang, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Kabupaten Magelang, Abdul Aziz tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut.
“Ga setuju lah, seperti sudah kehilangan akal saja untuk menambah sumber pendapatan hingga rakyat yang terus-terusan dijadikan objeknya,” kata Aziz.
Aziz mengatakan, dampak yang ditimbulkan adalah terjadi kenaikan harga sembako dan PPN akan dibebankan ke konsumen.
“Dampaknya tentu banyak, dan setidaknya paling deket terjadi kenaikan harga-harga karena pasti PPN akan dibebankan ke konsumen,” katanya.
“Mata rantai dampak akan panjang, dan pada giliran nantinya akan sangat mungkin ada golongan masyarakat yang turun tingkat kesejahteraan karena keterbatasan kemampuanya,” imbuh dia. [Faisal]
