BANDAR LAMPUNG, BERITAANDA – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kesiapsiagaan bencana diseluruh wilayah sebagai bagian dari visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Hal ini ditegaskan dalam rapat pembahasan kesiapsiagaan bencana yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Kamis (17/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Sekdaprov menekankan pentingnya respon cepat dan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana alam maupun non-alam.
“Sebagai Kepala Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Lampung, saya melihat kondisi cuaca dan iklim saat ini mengarah pada situasi darurat. Maka pertolongan pertama maupun penanganan pascabencana harus menjadi prioritas utama,” tegas Marindo.
Ia menambahkan, Pemprov Lampung terus berupaya meningkatkan kesigapan dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Pemerintah, katanya, harus hadir dan mampu menenangkan masyarakat di tengah bencana.
“Kesiapan anggaran memang tidak bisa diprediksi, tapi yang terpenting adalah optimalisasi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing OPD,” ujar dia.
Marindo menjelaskan, siklus penanggulangan bencana mencakup tiga tahap penting: pra-bencana (pencegahan dan mitigasi risiko), saat bencana (penyelamatan jiwa), dan pascabencana (pemulihan dan pembangunan berkelanjutan).
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak hanya berbicara soal anggaran, tetapi juga menyangkut penguatan SDM, fasilitas, dan sistem komunikasi yang efektif, termasuk koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat.
“Kita harus siap dengan keperluan pascabencana dan memperkuat SDM yang bisa langsung terjun ke lapangan, sekaligus mengedukasi masyarakat tentang potensi dan bahaya bencana,” ucapnya.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto dalam paparannya menekankan pentingnya simulasi bencana, termasuk potensi megathrust.
“Kita bergerak menuju kesiapan penuh. Melalui pantauan satelit, kita bisa memprediksi langkah berikutnya ketika terjadi banjir, kebakaran hutan dan lainnya,” jelas Rudy.
Ia mengungkapkan, jumlah kejadian bencana di Lampung terus meningkat. Tahun 2022 tercatat 98 kejadian, sementara hingga Juli 2025 sudah tercatat 198 kejadian hidrometeorologi. Bencana paling dominan antara lain banjir (97 kejadian), angin kencang/puting beliung (68), dan tanah longsor (29).
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung telah menyusun dokumen rencana kontingensi (renkon) banjir melalui Pergub No. 41 Tahun 2022 dan membentuk Satgas Pengendalian Banjir (SK Gub No. G/337/VI.08/HK/2025 tanggal 6 Mei 2025). Satgas ini bertugas melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak bencana banjir, dengan koordinasi bersama pemerintah pusat serta kabupaten/kota.
Selain itu, penguatan kapasitas siaga dilakukan melalui peningkatan anggaran tanggap darurat, pengadaan peralatan respons cepat, serta pelatihan SDM kebencanaan di seluruh stakeholder.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, juga menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya penanggulangan bencana.
“Kami siap membantu publikasi dan edukasi ke masyarakat terkait apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi,” ujarnya.
Ganjar juga mengusulkan pembentukan pusat krisis (crisis center) sebagai sarana informasi cepat dan akurat terkait daerah terdampak dan jumlah korban. (Katharina)
